BANDAR LAMPUNG (BAROMETER): Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) mengajak Kabupaten/Kota mewujudkan pendidikan bermutu melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Wagub saat membuka Workshop Pendampingan Lintas Sektoral Untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin (20/6/2022).
Nunik mengatakan penyelenggaraan pendidikan yang baik sangat penting karena menjadi salah satu faktor dalam menyiapkan sumber daya berkualitas untuk melanjutkan pembangunan.
“Jika bisa menyelenggarakan pendidikan dengan baik, insya Allah penerus pembangunan kita adalah generasi yang terdidik dengan baik, sumber daya yang unggul dan berdaya saing tinggi,” ujar Wagub.
Oleh sebab itu, Nunik mengatakan SPM pendidikan harus dipenuhi dan dilaksanakan secara maksimal. Dia juga menyebutkan SPM pendidikan menjadi prioritas pemerintah.
Sebab, ucap Nunik, urusan ini terkait dengan keberlangsungan dan kelayakan hidup masyarakat, terutama terhadap masyarakat kurang mampu, sehingga mendapat jaminan untuk memperoleh layanan dasar secara layak di bidang pendidikan.
“Pendidikan sangat penting dan fundamental. Oleh karena itu, perlu mendapat prioritas dari pemerintah. Adanya pertemuan ini diharapkan SPM dapat terlaksana dengan baik, sehingga poin utama dari pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dengan konkrit dan maksimal,” katanya.
Selanjutnya, Wagub meminta agar penerapan SPM bidang pendidikan pada 2023 dapat terealisasi dengan memastikan dokumen perencanaan daerah Tahun 2023 telah mengakomodasi semua hal yang dibutuhkan dalam pencapaian target SPM yang telah ditetapkan, termasuk sub kegiatan, target, maupun indikator harus sudah sesuai.
“Hasil yang kita dapatkan dari pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan untuk penyempurnaan rancangan dokumen perencanaan tingkat daerah dan perangkat daerah, sehingga harapan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam bidang pendidikan dapat direalisasikan pada 2023,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (*/pim)
