Polda Lampung

Irwil II Itwasum Polri Gelar Audit Kinerja Tahap II di Polda Lampung

27
×

Irwil II Itwasum Polri Gelar Audit Kinerja Tahap II di Polda Lampung

Sebarkan artikel ini

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Hendro Sugiatno mengikuti Taklimat Awal Audit Kinerja Tahun Anggaran 2021 Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian pada Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Wilayah (Satwil) jajaran Polda Lampung oleh Tim Irwil II Itwasum Polri di Graha Wiyono Siregar (GWS) Polda Lampung, Senin (21/6/2021).

Dalam sambutannya, Kapolda mengucapkan selamat datang kepada Pengawas Tim Brigjen Pol. Suradiyana dan Anggota Itwasum Polri di Polda Lampung untuk audit Kinerja Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di Satker jajaran Polda Lampung. Kapolda berharap kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja anggota Polri di masing-masing Satker pada jajaran Polda Lampung.

Lebih lanjut Hendro menjelaskan Audit Kinerja Tahap II oleh Tim Itwasum Polri ini untuk mengetahui sejak dini kekurangan yang mungkin terjadi; mulai proses pelaksanaan, pengendalian kegiatan, sumber daya manusia, logistik maupun dalam pengelolaan anggaran.

KAPOLDA Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno mengikuti Taklimat Awal Audit Kinerja Tahun Anggaran 2021, Senin (21/6/2021).

“Polri sebagai bagian dari pemerintah dan sebagai salah satu institusi pelayanan publik, dituntut untuk mewujudkan good governance dan clean government, yang sejalan dengan dengan kebijakan Kapolri melalui transformasi Polri yang dijabarkan melalui empat strategi yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan,” ujar Hendro.

Kapolda menjelaskan sesuai tugas, fungsi dan perannya, inspektorat dituntut berperan maksimal dalam mencegah dan meniadakan penyalahgunaan. Kapolda menekankan pada seluruh anggota memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga jika nanti ada kekurangan dalam pelaksanaan pendalaman dapat dijadikan pedoman bagi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. (red)