PESAWARAN (lampungbarometer.id): Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menjadikan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai acuan menyelenggarakan roda pemerintahan yang lebih baik.
Penilaian Opini WTP ini adalah yang kelima kali secara beruntun diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran.
Dendi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Lampung yang memberikan penilaian opini WTP pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemkab Pesawaran Tahun 2020, Jumat (30/4/2021).
Menurut Dendi, opini WTP ini akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menjalankan roda pemeritahan dengan lebih baik.
“Ini menjadi cambuk bagi kami untuk bekerja sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku serta menyelengarakan roda pemerintahan lebih baik,” ujar Dendi.
Sebagai bahan evaluasi, Dendi akan membandingkan Periode Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan melihat kekurangan agar laporan tahun-tahun berikutnya lebih baik. Dia mengakui dalam laporan-laporan yang disampaikan masih memiliki kekurangan dan ini akan menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi.
“Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti penganggaran, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan beberapa OPD, sehingga ke depan pengelolaannya lebih baik,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Andri Yogama, Ketua DPRD Pesawaran Suprapto, serta Kepala BPKAD dan Inspektur Kabupaten Pesawaran. (*/red)
