BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Ketua Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (SIMPUL) Rosim Nyerupa pertanyakan komitmen Gubernur Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi buruh, mahasiswa dan pelajar menolak disahkannya UU Cipta Kerja.
“Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur harus mengambil sikap tegas dan responsif terhadap situasi ini, apalagi aksi unjuk rasa di Lampung sempat rusuh dan cukup menegangkan,” katanya.
Menurut Rosim, Gubernur Lampung bisa mencontoh langkah Gubernur Jawa Timur Ridwan Kamil, yang berkirim surat ke Presiden dengan melampirkan berbagai tuntutan pendemo.
Rosim mengatakan ini sudah bukan urusan legislatif karena undang-undang tersebut sudah disahkan, jadi sudah menjadi ranahnya eksekutif. Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, kata Rosim, Gubernur harus menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law.
“Tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak undang-undang itu dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden agar menerbitkan Perppu. Hal ini demi mendinginkan hati masyarakat dan menjaga agar aksi besar-besaran tidak terjadi lagi,” katanya.
Rosim menyayangkan Gubernur Lampung tidak hadir di tengah massa aksi, padahal kehadiran Gubernur, kata dia, bisa jadi dapat menenangkan demonstran, sehingga tidak terjadi aksi anarkis yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum.
“Massa aksi kemarin sangat besar, kalau tuntutan mereka langsung diakomodir pemimpinnya, saya yakin tidak akan terjadi anarkis dan aksi yang berlarut hingga sore,” ucap Rosim.
“Kehadiran pemimpin dalam situasi seperti ini sangat penting untuk menenangkan masyarakat. Kita tidak lihat Gubernur hadir saat aksi kemarin, saya salut dengan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Paling tidak apa yang menjadi tuntutan masyarakat langsung diakomodasi,” ujar Rosim. (Red)
