BOGOR (lampungbarometer.id): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbud segera merampungkan kebijakan penyederhanaan kurikulum untuk proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi Corona.
“Dalam waktu dekat. Bukan sedang mengkaji, sedang diselesaikan. Jadi dalam waktu dekat kami akan memberikan suatu paket kebijakan berhubungan dengan kurikulum. Jadi mohon ditunggu. Sangat dekat kok waktunya,” kata Nadiem di SMP Muhammadiyah Bogor, Jalan Pahlawan, Gang Raden Saleh, Empang, Kota Bogor Selatan, Bogor, Kamis (30/7/2020).
Nadiem menjelaskan inti penyederhanaan kurikulum ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan diri kepada para guru. Nadiem ingin perampingan kurikulum membuat guru tidak hanya berfokus pada hafalan dan konsep, tapi juga pada apa yang dibutuhkan siswa.
“Tapi esensinya sama dengan yang didiskusikan sekarang ini, memberi guru kepercayaan diri untuk melakukan penyederhanaan atau perampingan konten atau materi kurikulum sehingga guru bisa fokus ke yang lebih esensial dan kondisional yang benar-benar siswa mengerti maksud saya apa. Jangan semua kelengkapan yang penting, tapi pendalaman konsep yang fundamental,” ujar Nadiem.
Menurut Nadiem, PJJ pada masa pandemi Covid-19 akan sulit dilakukan jika materi pembelajaran terlalu luas. Nadiem pun menegaskan proses terkait penyederhanaan kurikulum hampir selesai.
“Karena kalau terlalu lebar, susah juga, apalagi dengan tantangan PJJ. Jadi itu adalah konsep penyederhanaan kurikulum. Itu sudah hampir selesai kita siapkan dan akan kami luncurkan dalam waktu sangat dekat,” kata Nadiem.
Mendikbud Nadiem juga menyebut perubahan kurikulum dilakukan agar pembelajaran jarak jauh selama pandemi virus Corona (Covid-19) berjalan efektif.
“Pembelajaran jarak jauh pun banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang belum optimal. Tim khusus di bagian Tim Balitbang sedang merumuskan bagaimana kita mereformat atau melakukan berbagai macam perubahan pada kurikulum dan asesmen kita selama masa PJJ ini,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komisi X DPR RI, beberapa waktu lalu. (det/red).
