BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya.
Predikat ini diraih setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019.
Penyerahan dokumen WTP dilakukan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Hari Wiwoho kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD dan laporan kinerja pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2020).
Acara paripurna ini juga dihadiri secara virtual oleh Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar.
Gubernur Arinal mengatakan perolehan opini WTP ini merupakan hasil prestasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung.
“Opini BPK RI tersebut adalah bentuk tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif,” ujar Arinal.
Gubernur memberikan apresiasi kepada semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Dia juga berharap di masa yang akan datang kualitas Laporan Keuangan dapat terus ditingkatkan.
Arinal menyebutkan Paripurna ini merupakan momentum yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.
“Saya mengucapkan terima kasih, atas segala kerja sama yang telah terjalin,” katanya.
Arinal mengungkapkan setelah penyampaian LHP BPK, akan segera dilakukan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
“Yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mempertahankan opini WTP keenam kalinya.
“Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan dengan baik,” katanya. (red)
