Plt. Bupati Zaiful: Gelar Pelatihan Jurnalis bagi Kades, Dinas PMD Langgar Tupoksi

SUKADANA (lampungbarometer.com): Plt. Bupati Lamtim Zaiful Bokhari mengaku tidak mengetahui tentang Kegiatan Pelatihan Jurnalis bagi Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Dinas PMD Lampung Timur (Lamtim) di Hotel Horison Bandar Lampung pada 25 April 2018 lalu. Plt. Bupati juga menegaskan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Jurnalis bagi Perangkat Desa di luar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas PMD. “Saya tidak mendapat pemberitahuan tentang Kegiatan Pelatihan Jurnalis Kepala Desa (Kades). Malah saya mendapat informasi tentang kegiatan tersebut dari beberapa kepala desa, terus terang saya kecewa. Anehnya lagi, sebagai Plt. Bupati saya belum menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut,” kata Plt. Bupati dengan nada kecewa. Zaiful juga mengungkapkan setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan di Bandar Lampung, dirinya langsung mengumpulkan para kepala desa untuk meminta informasi tentang kegiatan tersebut. “Setelah mendapat informasi usai kegiatan dilaksanakan, saya kumpulkan para kepala desa untuk meminta informasi karena kegiatan yang dilakukan itu sudah menyimpang dari aturan. Kepada para desa tersebut saya sampaikan kalau ada kegiatan seperti itu agar jangan diikuti lagi. Karena kegiatan itu memang tidak sesuai Tupoksinya dan itu tidak benar. Apakah para kades itu sudah mau kerja di media juga, sehingga dibuat kegiatan pelatihan jurnalis,” tegas, Plt. Bupati Lamtim Zaiful Bokhari didampingi Asisten I Tarmizi, baru-baru ini. Lebih lanjut Plt. Bupati juga mempertanyakan tentang kegiatan tersebut. “Semuanya harus jelas. Mengapa harus digelar di Bandar Lampung. Siapa yang melatih, kapasitasnya seperti apa dan di mana pelatihan dilaksanakan, semua harus jelas. Dan ada pemberitahuan serta laporannya. Di Kabupaten Lampung Timur ada Islamic Center yang bisa digunakan untuk tempat kegiatan, kenapa kegiatan harus jauh ke Bandar Lampung sana,” ungkap Zaiful. Kepada wartawan, Zaiful juga mengungkapkan jika para Kades mengaku membayar Rp 2.910.000,’ untuk mengikuti kegiatan pelatihan. “Waktu saya tanya berapa biaya untuk ikut pelatihan, mereka bilang bayar Rp.2.910.000,00 setiap desa. Mereka juga bilang tidur di hotel, satu kamar dua orang. Coba kalau kita hitung, duit itu banyak dan sayangnya harus habiskan di Bandar Lampung,” kata Plt. Bupati. Dia juga menyampaikan pemerintah harus bekerja sesuai dengan peraturan sehingga tidak perlu takut dengan wartawan. Dalam menjalankan tata pemerintahan, kata Zaiful, aparatur pemerintah harus paham bahwa kritik dan saran dari media itu wajib hukumnya agar pemerintahan bisa berjalan di atas rel yang benar. “Kalau tidak ada kontrol bagaimana pemerintahan ini mau berjalan dengan baik. Jangan karena tidak ada kontrol,  kita merasa kerjaan yang kita lakukan itu sudah benar. Maka saya juga meminta kawan-kawan media dan LSM yang ada di Lamtim untuk ikut serta mengawasi segala kegiatan yang ada di Lamtim ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membenahi Lamtim ini. Lamtim ini milik kita bersama, mari kita bawa ke arah yang lebih baik,” katanya.