RAMAN UTARA (LAMPUNG BAROMETER). Kepala Dinas PMD Lampung Timur Syahrulsyah meminta Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, ditunda karena banyak kepala desa yang tidak hadir. Kegiatan yang seharusnya digelar Jumat (23/02) Pukul 9.00 WIB terpaksa ditunda hingga Pukul 13.30 WIB karena peserta tidak kuorum. Selain Kepala Dinas PMD Syahrulsyah, acara yang digelar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Raman Utara, juga dihadiri Camat Raman Utara, Sunaryo, SIP, MH., pengurus UPK, BKAD, kepala desa, perangkat desa, dan kelompok perempuan. Menurut Syahrul, seyogyanya MAD dihadiri seluruh kepala desa di Kecamatan Raman Utara. Hal itu diungkapkan saat melihat hampir seluruh kepala desa tidak menghadiri acara MAD tersebut. “Ini acara penting bagi desa, sebaiknya seluruh kades hadir karena UPK merupakan milik seluruh desa. Makanya saya siap menunggu di sini sampai seluruh kades hadir. Saya harap seluruh kades hadir sehingga tidak ada yang protes di luar forum di kemudian hari. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kecamatan lain,” tegas Syahrul. Sementara Camat Raman Utara Sunaryo mengaku tidak mengetahui penyebab ketidakhadiran kepala desa pada acara ini. “Dari 13 kepala desa di Raman Utara, hanya 2 yang hadir sehingga acara tidak kuorum. Mungkin disebabkan banyaknya kesibukan para kepala desa. Jadi kita tunda acara ini sampai habis salat jumat,” terang Sunaryo. MAD merupakan Pertanggungjawaban UPK yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan wajib digelar sebagai wujud pertanggungjawaban UPK atas pengelolaan dana UPK selama satu tahun ini. Menurut Pembina UPK Raman Utara, Atun, pengelolaan dana UPK yang fokus pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berjalan dengan baik. “SPP yang digulirkan Tahun 2017 ini sejumlaj Rp. 1.406.000.000,- dan memiliki surplus Rp. 123.173.168. Ini membuktikan bahwa UPK berjalan baik, terlepas dari berbagai masalah seperti kemacetan dan lain sebagainya,” jelas Atun.
Banyak Kades Mangkir, Kadis Tunda MAD Raman Utara
