Oleh: Mad Akhir
DALAM hiruk-pikuk keadaan negeri ini, diskursus ekonomi domestik kerap dimaknai semata-mata melalui kacamata geopolitik. Resesi global, ketegangan Iran-Amerika, hingga gejolak Selat Hormuz dijadikan justifikasi utama atas perlambatan ekonomi dalam negeri. Namun, bagi masyarakat awam, bagi mereka yang setiap pagi harus memilih antara nasi dan pendidikan anak, dinamika ini adalah abstraksi yang berlebihan.
Faktanya lebih jujur dari sekadar retorika; penurunan daya beli, kontraksi lapangan kerja, serta fenomena kelas menengah yang mulai menggerus tabungan demi bertahan hidup hadir setiap hari sebagai realitas konkret di meja makan.
Argumentasi yang terus-menerus menunjuk pada “dinamika global yang sedang tidak baik-baik saja” kini kehilangan khasiatnya. Ia tak lagi berfungsi sebagai penenang, melainkan sebagai alibi ilusi sebuah tirai tipis yang mulai robek diterjang angin kekecewaan rakyat. Ketika retorika kebijakan tak lagi selaras dengan realitas sosial, yang lahir bukanlah pemahaman, melainkan akumulasi luka yang perlahan menjelma menjadi beban psikologis sosial yang akut. Kelelahan ekonomi berkonversi menjadi distrust: sebuah krisis kepercayaan yang tersistem, berurat, dan menjalar dalam hening.
Secara prinsip tata kelola, sebuah kebijakan publik tidak hanya dituntut benar secara kalkulasi statistik, tetapi juga harus sahih secara moral dan kontekstual. Pendekatan teknokratis yang mengabaikan kondisi psikologis masyarakat adalah bentuk kecacatan logika prioritas.
Memaksakan regulasi seperti kenaikan pajak, mencekik UMKM atau terus memuntahkan program raksasa tanpa rencana matang di saat psikologi ekonomi masyarakat sedang dan makin rapuh, sama saja dengan menambah beban pada struktur yang sudah retak. Ibarat menuangkan timah panas ke dalam gelas yang sudah merekah: kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian.
Dalam ilmu ekonomi perilaku, kita mengenal konsep animal spirits Keynes: bahwa gelombang optimisme dan pesimisme kolektif mampu mendorong atau menghancurkan roda ekonomi. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan, respons terhadap stimulus kebijakan akan melemah, bahkan nihil. Kebijakan yang bijak mestinya berfungsi sebagai jaring pengaman, sebuah pelabuhan teduh di tengah badai. Namun yang kerap terjadi adalah sebaliknya: negara hadir dalam wujud regulasi yang kaku, bukan dalam bentuk empati yang operasional. Ia hadir sebagai penjaga aturan, bukan sebagai saudara yang membasuh luka.
Krisis Kepercayaan sebagai Alarm Sistem
Hari ini kita rasakan beban hidup sebagai rakyat semakin berat, dan di saat yang sama kita disuguhi tontonan elite yang sibuk berkonsolidasi demi kepentingan politik jangka pendek, maka lahirnya ketidakpercayaan terhadap pengelolaan kebijakan adalah konsekuensi logis. Bukan anomali, bukan hasutan, melainkan feedback sistem yang paling jujur sebuah jerit yang tertahan lama lalu meledak menjadi sunyi yang mencekik.
Krisis kepercayaan bukanlah sekadar masalah komunikasi publik. Ia adalah kegagalan transaksional antara negara dan warganya, sebuah janji yang berubah menjadi debu di tengah jalan.
Modal terbesar sebuah bangsa untuk bangkit dari krisis bukanlah dana cadangan atau sumber daya alam, melainkan social capital: kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, benang halus yang mengikat takhta dan gubuk. Tanpa itu, kebijakan terbaik sekalipun akan disambut dengan skeptisisme dan kepatuhan setengah hati. Efektivitas pemerintahan pun perlahan tergerus bukan oleh oposisi yang lantang, tetapi oleh apatisme yang hening. Sebab ketika rakyat berhenti percaya, mereka tidak berteriak; mereka hanya berbalik dan pergi dalam diam, meninggalkan kekuasaan yang sibuk bersorak sendirian.
Jalan Rekonsiliasi Moral
Solusi dari kebuntuan ini tidak terletak pada perombakan regulasi teknis semata. Ia berada pada ranah yang lebih fundamental: pemulihan kompas moral para pengambil kebijakan. Para elite baik di dalam lingkar kekuasaan maupun di luarnya harus mengembalikan fungsi saling nasihat sebagai mekanisme kontrol yang luhur, bukan sekadar negosiasi panggung politik atau alat tukar kekuasaan.
Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mengambil jeda dari kalkulasi elektoral jangka pendek, kesadaran kolektif untuk menempatkan ego kelompok di bawah kepentingan penyelamatan ruang hidup rakyat. Saling mengingatkan dalam kebajikan dan keadilan natawa ‘ala al khair wa al ‘adl itulah jalan keluar untuk mengurai benang kusut kebuntuan politik.
Tanpa itu, energi bangsa akan terus menguap dalam kegaduhan yang tak menghasilkan solusi bagi urusan dapur rakyat. Sebab politik yang kehilangan hati hanyalah denting kosong di ruang hampa, sementara di luar sana, ibu-ibu masih memerah susu formula dengan air keruh, dan para ayah masih pulang dengan tangan hampa.
Pada akhirnya, mengkritik bukan berarti meruntuhkan. Kritik yang jujur adalah bentuk merawat harapan yang hampir padam, sebuah pelita yang ditiup angin tetapi masih menyala di ujung-ujung senja. Pemerintah dan para elite politik harus menyadari bahwa legitimasi kepemimpinan paling otentik diuji dari sejauh mana mereka hadir menenangkan psikologi rakyat yang sedang cemas bukan dari seberapa lantang mereka berbicara tentang stabilitas makro, tetapi dari seberapa nyata mereka hadir dalam kesulitan mikro warga.
Hanya dengan kebijakan yang berbasis empati, kejujuran dalam mengelola keadaan, serta kerendahan hati untuk saling mendengarkan, bangsa ini dapat menemukan kembali kekuatannya untuk bangkit. Pemulihan jiwa-jiwa yang layu tidak akan terjadi melalui undang-undang yang dingin, tetapi melalui kepemimpinan yang hangat, jujur, dan berpihak.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pahlawan yang sempurna dengan mahkota cahaya. Mereka cukup membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar melihat mereka—melihat matanya yang lelah, mendengar hening yang tak terucapkan, dan tetap memilih untuk hadir di tengah sunyi kepercayaan yang sedang menunggu untuk dipulihkan. Jadi sudah saatnya, “Berhentilah terlalu sibuk bersiasat politik, mulailah sibuk berbenah!” [*]
Tidak ada komentar