Pesawaran (LB): Mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Johnny Corne, menganggap narasi bapak pembangunan yang digelontorkan salah satu calon bupati Pesawaran merupakan strategi politik usang dan terlalu berlebihan.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan merupakan hal biasa yang memang wajib dilakukan pemimpin di kabupaten baru karena pada prinsipnya, ucap Johnny, setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya. Masing-masing mempunyai skala prioritas dalam menentukan pembangunan yang akan dikerjakan.
“Contohnya Bung Karno, saat jadi Presiden pertama, ya dia bangun infrastruktur, Monas, Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, karena memang di awal merdeka kita butuh infrastruktur itu. Presiden selanjutnya ya tidak mungkin mau bangun Monas lagi,” ungkapnya, Kamis (19/9/2024)
Sama halnya dengan Pesawaran, kata dia, di awal memekarkan diri pemimpin awal memang harus membangun perkantoran dan infrastruktur yang bersifat urgent lainnya, namun akan sangat berbeda apa yang dikerjakan setelah masa awal kabupaten.
“Tentu bupati setelahnya akan membangun sesuatu yang dirasa penting pada zamannya, contoh simbol-simbol berupa tugu dan lain sebagainya. Untuk kemajuan pariwisata, tentu akses ke tempat-tempat wisata akan menjadi prioritas,” terangnya.
“Kita lihat sekarang, orang dari Gedong Tataan menuju Kedondong sampai ke Way Ratai tentu jauh lebih mudah di zaman Pak Dendi dibanding zaman bupati sebelumnya, karena pengajuan pembangunan akses penghubung kecamatan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya.
Menanggapi isu lain yang kerap digelontorkan calon kepala daerah, mantan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pesawaran tersebut menyebut hal tersebut cara klasik yang tidak efektif dalam hal meraih simpati publik.
“Kalau dibilang dugaan korupsi di OPD-OPD selama Pak Dendi menjabat misalnya, itu kan isu receh, kita bisa cek grafiknya berapa indeksnya, kalau memang buruk itu yang patut dipertanyakan. Kenyataannya kan tidak, artinya jangan pula membuat kebohongan-kebohongan demi agenda politik,” tegasnya.
“Jangan hanya katanya tapi tidak ada ukuran, kasat mata kan bisa dilihat berapa jumlah korupsi yang pernah dipidana, saya rasa masyarakat sudah cerdas lah tidak mau dimakan isu seperti itu, karena kental nuansa politisnya,” tambahnya.
Terkait isu siltap Johnny menegaskan jika tidak dijabarkan secara komperhensif akan membuat salah pemahaman di tengah masyarakat, jangan sampai isu siltap dipolitisasi untuk kepentingan calon kada dalam menjatuhkan calon lain.
“Kita harus berpikir bersama terkait keterlambatan siltap, jangan sekadar protes. Penganggaran sekarang itu kan sudah direncanakan dengan matang dari mana sumber dana untuk sumber pembayaran itu. Siltap itu direncanakan dibayar lewat sumber pemasukan, salah satunya dana bagi hasil, kan semua tau dana bagi hasil (DBH) kita terhambat, dan hal itu bukan cuma terjadi di Pesawaran,” jelasnya.
“Jadi jangan cuma bisa protes, ayo kita bareng-bareng gedor provinsi agar membayarkan DBH, kalau DBH dibagikan selesai urusan siltap itu,” katanya.
Johnny mengatakan proses penganggaran berjalan dengan ketat dan tidak memungkinkan untuk bermain tambal sulam dalam pembayaran anggaran.
“Tidak bisa dana yang seharusnya membayar A dipakai untuk bayar B, sekarang ini ketat. Jadi ayo kita bantu pemkab menyelesaikan karena ini bukan kelalaian pemkab sebab sudah dianggarkan melalui DPRD terkait berapa yang dibayar maupun dari mana alokasi pembayarannya,” ucapnya.
Jhonny mengungkapkan Siltap aparatur desa itu masuk Dalam APBD Kabupaten Pesawaran peruntukan pembayaran ADD sumber dananya direncanakan berasal dari DBH Provinsi. (red)
