Jelang Pemilu Serentak, Pemkab dan Kejari Lamsel Ikuti FGD Bersama Kejati Lampung
Lampung Selatan (LB): Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Posko Pemilu Serentak 2024 bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung secara virtual.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Pemilu serentak 2024 ini diikuti digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari Aula Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Rabu (31/1/2023) dan diikuti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Martoni Sani, S.Sos., M.H.
FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi yang baik antara seluruh stakeholder terkait dalam menghadapi gangguan ketertiban dan ketentraman umum di daerah dalam pelaksanaan pemilu serentak.
Mengawali laporannya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Volanda Azis Saleh, S.H., S.E., M.H. memaparkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Bumi Khagom Mufakat sebanyak 3.029 lokasi. Kemudian, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 796.779 jiwa dengan rincian laki-laki 404.745 jiwa dan perempuan 392.034 jiwa. Sementara, jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 596 calon.
“Namun, terdapat perubahan karena pemilih asli Lampung Selatan yang memindahkan daerah pemilihannya keluar dari Lampung Selatan berjumlah 3.864 jiwa dan pemilih luar Lampung Selatan yang memindahkan daerah kepemilihannya ke Lampung Selatan 1.479 jiwa,” ujarnya.
Dia juga melaporkan mengenai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Menurutnya, AGHT tersebut terdapat pada letak geografis Lampung Selatan yang berbatasan dengan laut dan memiliki Gunung Anak Krakatau (GAK), sehingga dikhawatirkan adanya bencana alam.
“Yang krusial di sini adalah 8 TPS, 4 di antaranya berlokasi di Pulau Sebesi dan di Pulau Rimau. Potensi AGHT yang terbesar adalah cuaca karena saat ini curah hujan cukup tinggi dan Lampung Selatan berdekatan dengan laut dan GAK,” katanya. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar