‎Kepton: Kanvas Inspirasi yang Menunggu Sentuhan Warna

‎KEPTON (Kepulauan Buton) bukanlah sekadar wilayah geografis semata. Ia adalah kanvas raksasa yang menunggu untuk diwarnai oleh imajinasi, inovasi, dan aksi nyata semua pihak. Ungkapan “Kepton Bisa, Kepton Hebat!” bukan sekadar kata, melainkan sebuah seruan untuk menyadari bahwa keberagaman potensi mulai dari aspal, minyak, laut, wisata, dan budaya merupakan resep unik untuk menjadikan Kepton sebagai calon provinsi mandiri yang berdaya saing tinggi. Karena pada setiap elemennya, kita harus mampu mengelola dengan cerdas potensi yang ada, agar dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.
‎
‎Pemerintah daerah memiliki peran sebagai pencetus utama dalam membentuk masa depan Kepton. Infrastruktur yang memadai dan kebijakan afirmatif merupakan kunci yang membuka akses ke potensi-potensi tersembunyi. Bayangkan jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik strategis, seperti pelabuhan yang mampu menampung perdagangan global, atau jaringan komunikasi yang terintegrasi. Semua itu merupakan langkah-langkah penting yang harus terus digalakkan.
‎
‎Investasi dalam teknologi modern serta penerapan praktek pembangunan hijau, menunjukan pada kita bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dengan kebijakan tepat guna, Kepton bisa menjadi pionir dalam menerapkan konsep smart regional development, yang mana tidak hanya mengoptimalkan sumber daya, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Karena itu, sebuah pertanyaan layak untuk kita gali lebih dalam: “Bagaimana model kemitraan multisektoral dapat dirancang agar mensinergikan pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian budaya menjadi satu ekosistem pembangunan yang kohesif di Kepton?”
‎
‎Ekonomi Biru dalam Pengelolaan Potensi, sebagai salah satu solusi
‎Konsep ekonomi biru bertujuan memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem. Istilah ekonomi biru mulai dicetuskan pertamakali oleh Gunter Pauli dari Belgia.

‎Pengelolaan Aspal dan Minyak Berkelanjutan

PELABUHAN ASPAL. Pelabuhan Aspal Nambo, Kabupaten Buton.

Aspal Buton: Kepulauan Buton dikenal dengan cadangan aspal alam terbesar di dunia. Ekonomi biru menekankan pada mekanisme eksploitasi yang harus ramah lingkungan, dengan penggunaan teknologi rendah emisi dan pencegahan kerusakan ekosistem pesisir selama penambangan berlangsung. Selain itu, limbah aspal harus dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, misalnya menjadi bahan turunan produk untuk konstruksi jalan atau infrastruktur lainnya.
‎
‎Minyak Lepas Pantai: Eksplorasi minyak harus diiringi mitigasi risiko tumpahan dan polusi laut. Penerapan teknologi hijau (seperti carbon capture) dan alokasi pendapatan minyak untuk rehabilitasi mangrove atau terumbu karang dapat menjadi solusi, dan adanya keterlibatan BUMD dalam pengelolaan minyak dan Aspal.
‎
‎Perikanan dan Kelautan Berbasis Kearifan Lokal
‎
‎Sistem Kaombo: Masyarakat Buton telah mengembangkan sistem pengelolaan perikanan tradisional seperti Kaombo (zona larang tangkap temporer/permanen). Sistem ini terbukti meningkatkan regenerasi biota laut dan menjaga 50-58% kondisi terumbu karang di Wabula.
‎
‎Penangkapan Terukur: Selain itu kebijakan penangkapan berbasis kuota dan zonasi perlu dioptimalkan untuk menghindari overfishing. Contohnya, penerapan teknologi akuakultur berkelanjutan seperti bioflok atau sistem IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) yang mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas.
‎
‎Pariwisata Bahari yang Berkelanjutan
‎
‎Ekowisata dan Wisata Budaya: Potensi wisata di Buton meliputi terumbu karang, hutan mangrove, dan situs budaya berupa: Benteng Keraton Buton. Pengembangan homestay, kuliner lokal, dan atraksi budaya (festival adat) dapat menarik wisatawan tanpa berdampak pada rusaknya lingkungan.
‎
‎Infrastruktur Ramah Lingkungan: Pembangunan sarana wisata harus memprioritaskan energi terbarukan (surya atau angin) dan pengurangan sampah plastik dan lainnya. Contoh: Program “Bulan Cinta Laut” KKP untuk membersihkan sampah di pesisir.
‎Pelestarian Budaya dan Partisipasi Masyarakat.

PELABUHAN NAMBO, merupakan pelabuhan angkut aspal di Kabupaten Buton.

‎Integrasi Pengetahuan Adat: Sistem pengelolaan sumber daya laut berbasis adat (seperti Nambo) harus diakui dalam kebijakan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menghargai kearifan lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan Ekonomi: Pelatihan literasi keuangan bagi nelayan dan pengembangan UMKM berbasis produk laut (seperti olahan rumput laut) dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan.
‎
‎Tantangan dan Solusi
‎
‎Konflik Sosio Ekologi: Kebijakan ekonomi biru rentan memicu konflik antara industri besar dan nelayan kecil. Misalnya, perluasan kawasan konservasi atau pariwisata bisa menggeser akses nelayan tradisional. Solusinya, pemerintah harus memastikan hak masyarakat adat dan transparansi dalam alokasi wilayah. Dukungan Teknologi dan Regulasi: Penguatan regulasi seperti UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan dan integrasi Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil diperlukan untuk melindungi produsen pangan lokal dari dominasi industri besar.
‎
‎Integrasi Sektor dan Target Jangka Panjang
‎
‎Target Nasional 2045: Indonesia menargetkan kontribusi PDB sektor maritim 15% dan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30%. Buton dapat berkontribusi melalui pengembangan energi terbarukan (gelombang laut), industri pengolahan aspal berkelanjutan, dan pariwisata berbasis ekosistem.
‎
‎Pendekatan Multidisiplin: Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM (seperti DFW Indonesia), dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial. Ekonomi biru di Kepulauan Buton memerlukan sinergi antara eksploitasi sumber daya (aspal, minyak) yang bertanggung jawab, penguatan sektor perikanan tradisional, pariwisata berkelanjutan, dan pelestarian budaya.
‎
‎Dengan pendekatan inklusif dan berbasis hak asasi manusia, Buton dapat menjadi model pembangunan maritim yang adil dan lestari. Karena itu, pemerintah harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung ekosistim pembangunan, agar sektor swasta dapat terlibat menyuntikkan semangat baru pembangunan melalui investasi yang berbasis keberlanjutan.
‎
‎Peluang yang muncul dari keberadaan sumber daya alam seperti aspal dan minyak harus kita manfaatkan melalui strategi investasi yang cerdas, sehingga investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan masyarakat dikepulauan Buton. (**)
‎
‎L.M. Alfian Zaadi,.M.I.Kom., Dosen Universitas Muslim Buton Pemerhati Sumber Daya Alam dan Potensi Kepton (Salah satu Inisiator ’’Barisan Akademisi Kepton’’) Email fianlaode@gmail.com.