oleh

Sekdaprov Fahrizal Ikuti Rakor Persiapan Penetapan Upah Minimum 2023 yang Dilaksanakan Kemendagri

Bandar Lampung (LB): Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bertempat di Ruang Command Center Lt.2 Diskominfotik Provinsi Lampung, Jumat (18/11/2022).

Dalam rapat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap seluruh perangkat daerah yang hadir rapat koordinasi ini dapat memahami hal-hal yang akan disampaikan oleh Kemenaker.

“Kita berharap seluruh perangkat daerah yang hadir dalam rapat ini paham apa yang disampaikan Kementerian Tenaga Kerja,” ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menjadi pembicara dalam rakor tersebut menyampaikan kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot sampai batas garis kemiskinan yang dapat membahayakan kesehatan pekerja/ buruh, sehingga akan berdampak terhadap produktivitas pekerja.

Dengan periode yang terbatas menuju penetapan upah minimum pada 21 November setiap tahunnya sebagaimana PP 36/2021, pemerintah membuat peraturan khusus terkait penetapan upah minimum 2023 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam penetapan upah minimum 2023, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai kepala daerah memiliki tiga peran, yakni mendukung dan mengikuti kebijakan penghitungan upah minimum 2023 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat (Kemnaker);

Kemudian menjaga kondusivitas proses penetapan upah minimum yang di dalamnya terdapat negosiasi antara pekerja/buruh dan pengusaha di wilayahnya masing-masing; dan mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap potensi terjadinya gejolak atas penetapan upah minimum 2023 melalui dialog sosial.

Terkait perubahan waktu penetapan upah minimum oleh Gubernur, penetapan UMP yang sebelumnya ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November 2022 diubah menjadi paling lambat 28 November 2022. Penetapan UMK yang sebelumnya ditetapkan dan diumumkan paling lambat 30 November 2022 diubah menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

Alasan perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 yaitu untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan Daerah untuk menghitung UM sesuai formula baru yang diatur dalam Permenaker tentang Penetapan UM Tahun 2023. UMP dan UMK yang telah ditetapkan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. (kmf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.