oleh

Kasus 3 Wartawan Dilaporkan ASN Selesai Secara Restorative Justice

BANDAR LAMPUNG (LB): Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Peduli H. Syahroni Yusuf menyambut gembira kabar tiga wartawan Lampung yang dilaporkan kasus pemerasan oleh ASN Provinsi Lampung memperoleh keadilan hukum melalui restorative justice.

“Alhamdulillah kalau keadilan dimaksud diperoleh Jun Cs, karena itu menjadi harapan semua wartawan di Lampung. Terima kasih kepada Kapolda dan Kapolresta Bandar Lampung yang berhasil mendengar doa dan harapan kita semua,” ujar Syahroni, salah satu fotografer, Kamis (15/9/2022).

“Yang pasti doa anak dan istri mereka diijabah (dikabulkan, red) Allah Swt. dan kita semua dapat memetik hikmah dari kejadian ini. Saya berharap mereka segera bertemu sanak keluarganya,” pungkas fotografer terbaik Lampung ini.

Proses Restorative Justice (RJ)

Setelah 26 hari diproses terkait kasus dugaan pemerasan, tiga wartawan, JU, AM, GAN akhirnya bertemu jalan damai dengan pelapor MT melalui mekanisme keadilan restoratif justice (RJ).

Prosesi keadilan restoratif justice dihadiri kedua belah pihak; terlapor dan pelapor. Tiga terlapor didampingi pengacara dari Kantor Hukum Rozali Umar dan Rekan, yakni Rozali Umar, Ebrick, Jauhari, Gindha Anshori dan Icen Amsterli.

Sementara itu, pihak pelapor MT hadir langsung didampingi pihak keluarga Agus Setiawan dan M. Yunus. Proses Keadilan restoratif justice dipimpin Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra diawasi Kabag Wasidik Dirreskrimum Polda Lampung, AKBP Khairul Hutapea.

Turut juga mendampingi Kanit Tipiter Polresta Bandar Lampung, Iptu Rahmat Suryanto dan Kaur Bin Ops Iptu Sunarto.

Dari gelaran keadilan restoratif justice kedua pihak sepakat menempuh jalur kekeluargaan dengan perdamaian di hadapan petugas kepolisian di Rupatama Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung, Rabu (14/9/2022).

Dalam prosesi keadilan restorative ini, kedua pihak terlihat sangat akrab, baik secara kekeluargaan maupun komunikasi aktif di hadapan keluarga pendamping dan pihak kepolisian.

Pelaksanaan RJ ini memang harus dijalani dan telah sesuai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.