KPAI Kritik 3 Opsi Kurikulum Kemendikbud di Masa Pandemi COVID-19

JAKARTA (lampungbarometer.id): Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, mempertanyakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memberikan tiga opsi kurikulum kepada sekolah-sekolah untuk proses belajar mengajar di masa COVID-19 karena hal ini justru hanya akan menimbulkan kebingungan.

“Nah, ini kan makin aneh. Tidak bisa begitu. Menetapkan tiga kurikulum artinya menerapkan kurikulum yang berbeda-beda. Ini agak membingungkan juga bagi guru,” ujar Retno dalam diskusi daring, Sabtu (8/8/2020).

Ketiga opsi itu adalah sekolah-sekolah tetap mengacu kepada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Hal ini diambil untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

Namun pada penerapannya Retno tak yakin akan lancar. Pasalnya, bila guru ingin kurikulum darurat yang ditetapkan karena lebih ringan, belum tentu sekolah atau dinas pendidikan setempat setuju.

“Misal kemudian sekolah disuruh dinas pendidikan daerah untuk pakai Kurikulum 2013 atas nama kualitas pendidikan. Bagaimana caranya sekolah dan guru nolak,” kata Retno.

Apalagi K2013 disebut Retno cukup berat, bahkan sebelum pandemi kurikulum ini terhitung berat untuk dipenuhi guru. Alhasil ketika pandemi COVID-19 menyerang dan pembelajaran jarak jauh diterapkan, tugas yang diberikan guru pada siswa menjadi terlalu banyak.

Meskipun mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud Nadiem Makarim, Retno menilai di masa COVID-19 pemerintah tidak bisa serta merta memberikan kebebasan. “Yang kayak begini tetap butuh ketegasan. Hanya boleh berlaku kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum situasi darurat di seluruh Indonesia,” ujar Retno. (red).

Informasi ini sudah ditayangkan di Tempo.co.