Wagub Lampung Bertemu Wamen Perdagangan Bahas Tata Niaga Komoditas Singkong

Jakarta (LB): Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bertemu Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung penguatan tata niaga komoditas unggulan Lampung yaitu ubi kayu, Rabu (22/4/2026).

Langkah ini menjadi upaya konkret dalam meningkatkan kualitas tata niaga komoditas daerah, sekaligus memperkuat sistem perdagangan yang lebih transparan, tertib, dan berkeadilan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Gubernur Dukung Pembentukan Desa Sadar HAM, Terintegrasi dengan Program Desaku Maju

214 admin

Dalam kesempatan tersebut Jihan Nurlela menegaskan Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai produsen ubi kayu terbesar di Indonesia, tapi perlu didukung kebijakan yang tepat serta pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem perdagangan.

“Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong Rp1.350 per kilogram dengan batas maksimal rafaksi 15%, bahkan harga di lapangan naik menjadi Rp1.450 per kilogram,” ungkap Jihan.

Dia mengunhkapkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya standardisasi pengukuran kadar pati, yang berpengaruh terhadap penentuan harga di tingkat industri. Oleh karena itu, percepatan implementasi alat ukur kadar pati menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian bagi petani maupun pelaku usaha.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pemprov Lampung Perkuat Peran Pesantren Cetak SDM Unggul dan Berkarakter

175 admin

“Kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem perdagangan komoditas sangat penting. Kita berharap dukungan Kementerian Perdagangan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada para industri tapioka alat ukur kadar pati yang direkomendasikan, termasuk mengatur dan mengawasi tera timbangan,” kata Jihan.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyampaikan Kementerian Perdagangan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perdagangan yang transparan, tertib niaga, dan berkeadilan.

“Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus memperkokoh posisi Lampung sebagai salah satu pusat produksi komoditas unggulan nasional,” ujarnya. (*/Red)