Gubernur Resmikan Klinik Inovasi 2026, Dorong Budaya Kerja Kreatif dan Daya Saing Daerah
Bandar Lampung (LB): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Kepala Balitbangda Provinsi Lampung, Yurnalis, secara resmi meluncurkan Klinik Inovasi di lingkungan Pemprov Lampung Tahun 2026, Selasa (11/3/2026).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Yurnalis, Gubernur Mirza menegaskan inovasi adalah kebutuhan mutlak di tengah kompetisi global dan derasnya disrupsi teknologi. Daerah, katanya, tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang stagnan.
“Kita dituntut adaptif, responsif, dan solutif. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” tegas Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Yurnalis.
Gubernur menyampaikan dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kemendagri, Lampung melaporkan 48 inovasi daerah, dengan skor kematangan 52,89 dan predikat “Inovatif.” Capaian ini disebutnya sebagai modal penting, tapi harus terus ditingkatkan agar inovasi benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Selain itu, Lampung saat ini berada pada nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,5, yang menandakan perlunya peningkatan kinerja, produktivitas, dan daya saing secara menyeluruh.
“Klinik Inovasi dirancang sebagai ruang kolaborasi, konsultasi, dan inkubasi gagasan. Di sini, ide, data, riset, dan praktik terbaik akan dipadukan untuk menghasilkan solusi konkret. Klinik ini menjadi fasilitas pendampingan bagi OPD maupun masyarakat untuk mempercepat implementasi inovasi,” ucap Gubernur.
Gubernur menekankan inovasi bukan semata teknologi canggih, tapi juga penyederhanaan layanan publik, digitalisasi sistem, penguatan tata kelola, hingga model pelibatan masyarakat yang efektif.
Melalui Klinik Inovasi ini, Pemprov Lampung menargetkan:
Terbangunnya budaya kerja kreatif dan berbasis kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Efisiensi anggaran melalui solusi tepat guna
Penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk tidak ragu membawa permasalahan ke Klinik Inovasi. Jangan takut mencoba hal baru, selama terukur, berbasis data, dan akuntabel,” kata Gubernur.
Ke depan, menurut Gubernur, keberhasilan daerah tidak lagi diukur dari besar kecilnya APBD, tetapi seberapa cerdas pemerintah mengelola potensi serta menyelesaikan persoalan publik. Oleh sebab itu, Gubernur meminta Balitbangda sebagai pengelola Klinik Inovasi memberi pendampingan yang substansial dan solutif, bukan hanya administratif. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar