‎BEM Unila Adukan Oknum ‘Dewan’ Lampung Tengah ke PDIP Provinsi, Siap Demo Jika Tidak Direspons Serius

‎Bandar Lampung (LB): Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung secara resmi mengirimkan Surat Pengaduan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Kamis (6/11/2025).
‎
‎Dalam surat dengan Nomor 151/B/BEM-U/KBM/UL/X/2025, BEM Unila meminta klarifikasi dan penegakan sanksi etik terhadap oknum Anggota DPRD Lampung Tengah yang diduga bersikap arogan terhadap tiga
‎mahasiswa dalam sebuah insiden di Gang Mahoni 1, Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung pada Jumat, 31 Oktober 2025 lalu.
‎
‎Kasus ini mencuat setelah beredarnya video cekcok antara oknum Anggota Dewan Fraksi PDIP Kabupaten Lampung Tengah beserta sopirnya dengan tiga mahasiswa Unila viral di media sosial yang menimbulkan reaksi publik.
‎
‎Ketua BEM U KBM Unila, M. Ammar Fauzan, menyatakan pengaduan ini
‎merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga dan mengawasi etika politisi daerah. “Kami tidak ingin sikap arogansi pejabat publik terhadap masyarakat dibiarkan begitu saja. Pengaduan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami untuk mengawasi etika para politisi terhadap masyarakat,” ujar Ammar Fauzan.
‎
‎Lebih lanjut, Ammar menilai tindakan oknum Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat legislatif maupun
‎kader partai politik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kerakyatan.
‎
‎“Itukan anggota dewan sekaligus kader partai politik, sudah seyogyanya ia mampu mengayomi dan melerai ketika ada keributan. Kalau mengayomi mahasiswa saja tidak bisa, bagaimana mau mengayomi masyarakat,” ucapnya.
‎
‎ tambahnya.
‎Surat yang ditandatangani oleh Ketua BEM U KBM Unila—M. Ammar Fauzan, dan Sekretaris
‎Eksekutif—Ghraito Arip H. Ini berisikan
‎
‎Beberapa tuntutan yang disampaikan BEM Unila, di antaranya:
‎
‎1. Meminta DPD PDIP Provinsi Lampung melakukan klarifikasi resmi terhadap oknum anggota DPRD Lampung Tengah atas tindakannya yang arogan, tidak etis, dan tidak mencerminkan kepribadian pejabat publik.
‎2. Menuntut DPD PDIP Provinsi Lampung menindak tegas oknum Anggota
‎DPRD tersebut melalui mekanisme internal partai, sesuai Kode Etik dan Disiplin partai karena telah mencoreng nama baik partai dan lembaga DPRD.
‎3. Mendesak DPD PDIP Provinsi Lampung memberikan sanksi politik yang proporsional berupa teguran keras, pembinaan khusus, maupun pencabutan rekomendasi politik jika terbukti melanggar etika, moralitas, dan disiplin kader partai.
‎4. Meminta DPD PDIP Provinsi Lampung menginstruksikan Fraksi PDIP DPRD Lampung Tengah agar mendorong Badan Kehormatan DPRD melakukan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan.
‎5. Menuntut DPD PDIP menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada
‎masyarakat dan mahasiswa atas sikap arogansi kadernya yang mencederai semangat “Partai Wong Cilik” dan nilai-nilai gotong royong.
‎6. Menegaskan tindakan arogansi dan intimidatif terhadap mahasiswa adalah bentuk pelanggaran etika publik dan moral politik, yang tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan PDI Perjuangan yang
‎menjunjung kerakyatan dan kemanusiaan.
‎7. Meminta DPD PDIP memperkuat pembinaan kader agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai etik politik kerakyatan serta tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan.
‎8. Menyerukan agar DPD PDI Perjuangan membuka ruang dialog dengan BEM Universitas Lampung dan masyarakat sipil sebagai langkah pemulihan hubungan publik dan refleksi
‎etik atas insiden yang terjadi.
‎
‎Ammar juga menegaskan dalam Surat tersebut mereka menyampaikan akan menggelar aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPP PDI Perjuangan Provinsi Lampung jika surat pengaduan yang dikirim tidak direspons secara serius.
‎
‎“Iya betul, kami akan menggelar demo di depan kantor (DPP PDI Perjuangan) jika laporan ini dibiarkan begitu saja,” pungkasnya. (*/red)