oleh

Artikel & Opini// Guru Bukan Pekerja

PADA Rapat Kerja bersama DPR RI, Selasa 23 Mei 2023 lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut Guru adalah pekerja di sekolah kita yang bisa kapan saja pindah, bisa saja berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu.

Waww, keren. Ini baru Menteri kaum milenial yang menghormati guru tanpa melihat fungsi dan peran guru secara baik, bahkan tidak tahu sejarah keberadaan guru di bumi tercinta ini. Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini Guru dianggap pekerja.

Pada era Hindia Belanda, guru dianggap pegawai negara. Kala itu untuk memenuhi kebutuhan guru, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers (Sekolah Pelatihan Guru-Guru Pribumi) di Yogyakarta. Dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 156 Tahun 1894 diatur proses pendidikan calon guru, rekrutmen, penempatan, hingga jaminan kesejahteraan guru.

Lalu pada 1878, untuk memenuhi keinginan kaum bangsawan agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Hoofdenschool yang bertujuan mendidik calon-calon pegawai pemerintah. Artinya, guru adalah pejabat negara yang dihormati.

Bahkan di Jepang, guru mendapat tempat terhormat sebagai Pejabat Negara dengan gelar sensei dan punya kedudukan yang sangat dihormati. Usai Perang Dunia II, setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa.

“Kepada gurulah seluruh rakyat Jepang kini harus bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan,” ucap Sang Kaisar kala itu.

Di era awal 1980-an, Presiden Soeharto membuat kebijakan One Village One School dalam “Program Sekolah Inpres”. Guru diangkat PNS dan dikirim ke sekolah-sekolah di pelosok desa, juga di sekolah-sekolah di perkotaan. Semua guru ditetapkan sebagai guru PNS, termasuk guru di sekolah swasta, bahkan negara tetangga Malaysia sejak 1968 banyak belajar dengan Indonesia dalam hal pendidikan.

Sejak awal 1968 Indonesia mengirimkan guru ke Malaysia untuk mengajar, dan negeri jiran itu mengirimkan calon guru mereka ke Indonesia untuk belajar di IKIP. Itu dulu, kini situasinya berbalik, pendidikan di Malaysia lebih maju dan Indonesia harus belajar dengan Malaysia.

Majunya pendidikan di Malaysia bukan hanya kurikulumnya, tetapi status guru yang tunggal, yaitu “guru negara” dengan jaminan kesejahteraan oleh negara, baik guru di sekolah publik maupun di sekolah private.

Wasiat Jas Merah Presiden Soekarno, yaitu “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” wajib kita ingat maka kita harus belajar dari sejarah. Mas Menteri Nadiem tidak boleh melupakan sejarah karena sejak zaman Hindia Belanda hingga Orde Baru, bangsa ini sangat menghormati guru dan menempatkan guru sebagai bagian dari pegawai negara, bukan pekerja “kontrak” yang akan ditawarkan di Marketplace sebagaimana maraknya bursa guru dalam jobstreet.com, linkedin jobs.com, loker.id, jobs.id, topkarir.com, glints.com/id, dll.

Upaya pemerintah menuntaskan permasalahan guru melalui marketplace adalah upaya menghalalkan kesalahan negara dalam mengentaskan permasalahan guru yang telah menahun sejak reformasi. Rencana Mas Menteri mengakomodir kekurangan dan pengentasan kesejahteraan guru melalui marketplace merupakan pengabaian peran guru sebagai pembentuk generasi bangsa sekaligus menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi pendistribusian alokasi dan kesejahteraan guru secara merata dan berkeadilan.

Kita semua mafhum Indonesia menganut mixed economic system dalam ruang Pancasila; maka persoalan guru seharusnya menjadi kewajiban negara karena UUD 1945 telah menjamin pendidikan adalah hak setiap warga negara (Pasal 1) dan setiap warga negara wajib mengikutinya serta pemerintah wajib membiayainya (Pasal 2). Jadi jelas, UUD 1945 tidak menyerahkan masalah pendidikan kepada pasar.

Hal ini dipertegas pada Pasal 28C (hasil amandemen UUD 1945) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, …demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Maka masalah guru berada di tangan pemerintah untuk memberikan hak pendidikan kepada warga negaranya, bukan diserahkan kepada pasar, apalagi dalam bentuk marketplace.

Guru bukan profesi yang menghasilkan produk dan jasa. Guru merupakan profesi yang menghasilkan live skill yang membentuk pondasi karakter dan berpikir anak bangsa. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika guru dianggap sebagai pekerja. Pemerintah harus memisahkan pemahaman profesi guru dengan pekerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sehingga tidak bisa disematkan kepada guru karena guru bukan orang yang mendapat upah, tapi mendapat penghargaan dari negara atas apa yang dilakukannya untuk membentuk karakter dan fondasi keilmuan anak bangsa.

Penghargaan itu berupa penghasilan yang layak yang menjamin kehidupan guru dan keluarganya secara sosial maupun ekonomi. Selaras dengan UU Guru dan Dosen Pasal 2 dan 3; guru harus diakui sebagai “pendidik profesional” serta Pasal 14 telah mengakomodasi “Hak-Hak Esensial Guru.”

Jadi jelas, berbagai permasalahan tersebut akan teratasi jika pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengakui semua guru sebagai guru profesional yang dimaknai (kekinian) bekerja sesuai beban kerjanya. ‘Saya kerja saya dapat apa’, bukan ‘guru kontrak’ atau pekerja (Hindia Belanda menyebutnya Buruh).

Bisa kita bayangkan jika guru menjadi bagian dari Marketplace, maka akan semakin jauh ketimpangan penghasilan guru di kota dan desa. Guru akan bertumpuk di kota padahal generasi bangsa banyak tersebar di desa-desa. Apalagi hingga saat ini Indonesia belum ada standar minimal penghasilan guru sebagai indikator pengakuan guru sebagai tenaga pendidik profesional.

Jika buruh memiliki standar gaji UMP/UMPR, mengapa guru yang telah menghasilkan pekerja/buruh tidak memiliki standar gaji dan masih dianggap sebagai pengabdi yang bisa dibayar seadanya, bahkan penghasilannya lebih rendah dari seorang ART di perkotaan. Padahal UU Guru dan Dosen sangat jelas mengakui guru-guru (termasuk guru swasta dan honorer) sebagai Pendidik Profesional.

Belum lagi, saat ini perhatian pemerintah hanya berfokus pada guru ASN sehingga guru swasta dan guru honorer kurang mendapat perhatian, padahal mereka telah berjasa membentuk seharusnya tidak boleh ada dikotomi. Semua guru harus setara diakui status sosial dan status profesinya di bumi tercinta ini. Pengabdian dan dedikasi besar guru layak mendapat kehormatan secara sosial, ekonomi, maupun profesi.

Pengakuan guru profesional sebagaimana amanah UU Guru dan Dosen adalah sebuah keharusan dengan memberikan status guru tunggal. Hanya ada satu status guru, yaitu “Guru Negara atau Guru Indonesia” karena tugas dan fungsi guru sama yang terintegritas dalam sistem pendidikan nasional.

Oleh sebab itu, diperlukan keberanian pemerintah mengambil sikap afirmatif dengan mengabaikan memberlakukan aturan hukum yang bersifat lex specialist. UU Guru dan Dosen harus segera diamandemen dan bersifat omnibuslaw (mengabaikan) UU lain yang mengatur pekerja, seperti UU No. 5 Tahun 2014 tentang Sistem ASN maupun UU no 13 Tahun 2003 tentang Sistem ketenagakerjaan.

Seperti halnya tentara dan polisi yang punya fungsi khusus menjaga keutuhan dan kemanan negara maka guru pun harus memiliki status tunggal yaitu sebagai “Guru Negara” yang mengemban tugas negara yang mulia (bukan tugas sekolah) untuk membentuk karakter dan fondasi ilmu pengetahuan bagi generasi bangsa.

Atas nama peningkatan kompetensi anak bangsa, semua yang menghambat “pengakuan guru negara” harus dilawan. Presiden harus menerbitkan Inpres pengangkatan guru honorer, PPPK, dan guru swasta tanpa syarat. Masa depan suatu negara sangat bergantung pada kondisi dan kompetensi anak bangsa. Pada titik inilah peran guru sangat penting. Guru merupakan tumpuan utama yang memiliki fungsi sangat strategis dan memiliki tugas mulia mencerdaskan generasi emas.

Terlebih lagi Mas Menteri yang terhormat selalu mengampanyekan “Merdeka Belajar” maka saat ini waktu yang tepat untuk “memerdekakan guru” dalam suasana kemerdekaan sebagai cerminan profil Pancasila.

Mustahil mencapai tujuan “Merdeka Belajar” tanpa “Memerdekakan Guru” karena guru adalah mata pensil, tajam mendidik dan terarah. Jika guru belum merdeka maka mata pensil akan tumpul dan tidak mampu mempertajam kecerdasan anak-anak bangsa. Padahal esensi Merdeka Belajar adalah menciptakan generasi cerdas dan negara maju yang berprofil Pancasila. **

HALIMSON REDIS. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), tinggal di Tangerang, Banten.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *