x

Lampung Dorong 10 Provinsi Anggota FKD-MPU Perkuat Ketahanan Pangan

waktu baca 4 minutes
Kamis, 19 Nov 2026 19:30 0 399 admin

Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama antar daerah di 10 provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh” itu dihadiri perwakilan 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hadir pula Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.

Marindo menegaskan, kerja sama antar daerah harus menghasilkan program konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, perubahan iklim hingga perkembangan teknologi, membutuhkan kolaborasi lintas wilayah.

“Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Marindo.

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di seluruh provinsi anggota FKD-MPU. Sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan informasi pasokan pangan secara cepat dan akurat, sekaligus membantu pemerintah daerah mengantisipasi ketimpangan distribusi dan gejolak harga.

“Ketahanan pangan dibangun sebagai fondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Marindo memaparkan empat langkah strategis untuk memperkuat kerja sama pangan antar daerah. Pertama, memperkuat perdagangan dan distribusi komoditas pangan guna menghubungkan daerah surplus dengan wilayah yang mengalami defisit. Kedua, membangun kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor untuk menjaga pasokan serta stabilitas harga.

Ketiga, mendorong pengembangan teknologi dan pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kerawanan pangan.

“Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” katanya.

Di sektor pariwisata, Marindo menilai Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa. Provinsi ini juga memiliki beragam destinasi unggulan, mulai dari Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas hingga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Lampung menawarkan promosi wisata bersama melalui pengembangan paket perjalanan lintas provinsi atau bundling. Skema ini diharapkan dapat mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU sehingga wisatawan memiliki pilihan perjalanan yang lebih luas.

“Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tuturnya.

Selain ketahanan pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mendorong kolaborasi di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Marindo berharap rapat tersebut menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis serta dapat segera diimplementasikan oleh seluruh anggota FKD-MPU.

“Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis, khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, FKD-MPU juga meluncurkan Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN). Platform digital ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang ketahanan pangan untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan antar 10 provinsi anggota.

Peluncuran SIMPUL PANGAN diharapkan menjadi instrumen kolaborasi dalam memantau ketersediaan pangan, mendukung distribusi antar daerah, serta menjaga stabilitas harga komoditas.

Rapat Monev FKD-MPU Tahun 2026 juga menghadirkan dua narasumber. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional pada provinsi anggota FKD-MPU untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan.

Sementara itu, Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Rickayatul Muslimah, menyampaikan materi tentang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan serta peluang sinergi konektivitas pola perjalanan wisata di provinsi anggota FKD-MPU. (lpg)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

November 2026
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
LAINNYA