APBD Lampung 2027 Capai Rp7,23 T, DPRD Soroti Belanja
Bandar Lampung (LB): Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 mulai mengerucut pada sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, hingga pembayaran utang.
DPRD meminta anggaran yang disusun pemerintah daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari pembicaraan tingkat I untuk membahas arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Lampung pada tahun mendatang.
Dalam rancangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,93 triliun. Rancangan itu mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.
Sejumlah fraksi DPRD menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan alokasi anggaran menjawab kebutuhan riil masyarakat. Perhatian mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor produktif, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menekankan pentingnya menjaga ketahanan pendapatan daerah dan memastikan setiap alokasi anggaran menghasilkan manfaat nyata.
Fraksi PDI-P mendorong penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penguatan dukungan bagi petani, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Fraksi tersebut juga menyoroti pengelolaan utang daerah, penataan sumber daya manusia aparatur, pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, transparansi penyaluran hibah, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta pencapaian target penurunan stunting.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan penyusunan APBD yang sehat secara fiskal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
PKB meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik, optimalisasi sumber pendapatan daerah, serta penguatan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi ini juga memberi perhatian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, PKB menyoroti kejelasan perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah, kecukupan anggaran penanganan keadaan darurat, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran agar dilengkapi indikator dan target kinerja yang terukur.
Adapun Fraksi Partai NasDem mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, dan penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
NasDem juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan potensi ekonomi daerah, penguatan sektor pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Menurut pandangan fraksi tersebut, pengembangan kawasan pariwisata perlu ditopang fasilitas umum dan konektivitas yang memadai agar mampu mendorong aktivitas ekonomi serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pemandangan umum melalui penyerahan dokumen kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah provinsi untuk menyusun tanggapan dan jawaban atas pertanyaan serta rekomendasi DPRD dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. Ketepatan target pendapatan, efektivitas belanja, dan pengendalian pembiayaan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah menjaga kesinambungan program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan bersama DPRD, APBD Lampung 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan yang mampu memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. (lpg)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar