x

Tegaskan Tak Ada Pembatasan Pers, Marindo Siap Evaluasi Pengawalan Gubernur

waktu baca 3 minutes
Kamis, 8 Okt 2026 18:18 0 56 admin

Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung merespons polemik dugaan pembatasan peliputan kegiatan Gubernur Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan Pemprov Lampung tidak memiliki kebijakan untuk membatasi kerja jurnalistik maupun akses media terhadap informasi publik.

Marindo bahkan menyatakan Pemprov Lampung akan mengevaluasi Standard Operating Procedure (SOP) pengawalan kegiatan pimpinan daerah serta pola komunikasi publik untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

Hal itu disampaikan Marindo saat menemui sejumlah pimpinan organisasi media, pimpinan redaksi, dan insan pers di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Marindo mewakili Gubernur Lampung menyampaikan permohonan maaf atas dinamika dan hambatan komunikasi yang terjadi belakangan ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran OPD, kami menyampaikan permohonan maaf. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk membatasi profesi jurnalistik maupun menutupi keterbukaan informasi publik,” ujar Marindo.

Menurut Marindo, pertemuan dengan insan pers tidak sekadar menjadi forum klarifikasi, tapi juga momentum bagi Pemprov Lampung untuk melakukan koreksi internal.
Ia mengatakan, evaluasi akan diarahkan pada SOP pengawalan pimpinan daerah dan pengelolaan komunikasi publik agar tidak terjadi hambatan informasi maupun perbedaan penafsiran di lapangan.

“Pertemuan hari ini menjadi bagian dari koreksi dan evaluasi bagi Pemprov Lampung. Kami sepakat melakukan koreksi atas SOP pengawalan serta pengelolaan komunikasi publik, agar ke depan tidak ada lagi pesan yang tersumbat atau salah penafsiran,” tegasnya.

Marindo mengatakan komunikasi antara pemerintah dan media harus dibangun secara terbuka. Menurutnya, setiap mekanisme pengamanan maupun pengawalan kegiatan pimpinan daerah perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan kerja jurnalistik.

Dalam pertemuan itu, Marindo didampingi sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas PTSP, Kepala BKD, Sekretaris DPRD, Kepala Biro Umum, serta perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang menjalankan agenda perayaan dan kegiatan adat yang telah terjadwal sebelumnya di Kabupaten Pesawaran.
Marindo menyampaikan, Gubernur menitipkan salam hormat kepada insan pers serta berharap komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan media terus dijaga.

Pemprov Jelaskan Status Tim Media Gubernur

Persoalan lain yang turut dibahas adalah keberadaan tim media yang mendampingi aktivitas pimpinan daerah. Marindo menjelaskan operasional dan perekrutan tim media pribadi pimpinan merupakan hubungan profesional secara personal dan tidak menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi yang berkembang terkait keberadaan tim media yang mendampingi kegiatan pimpinan daerah.

Marindo menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Lampung. Ia mengatakan pemerintah dan media memiliki fungsi masing-masing. Namun, komunikasi yang terbuka diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan pemerintah dapat diketahui masyarakat secara luas.

“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran teman-teman media. Prinsip kita jelas, no one left behind—tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan di Lampung,” kata Marindo.

Pemprov Lampung berharap komunikasi dengan pimpinan media dan organisasi profesi wartawan dapat terus dilakukan melalui jalur formal maupun informal.
Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun pola kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media massa.

Pemprov Lampung berharap persoalan komunikasi antara pemerintah dan media tidak kembali terjadi sehingga hubungan pemerintah daerah dengan insan pers diharapkan dapat berjalan secara profesional, terbuka, dan saling menghormati. (lpg)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Oktober 2026
S S R K J S M
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
LAINNYA