oleh

Ombudsman Dorong Pemprov Lampung Batalkan Juknis PPDB SMA/SMK Negeri dan Perpanjang Waktu Pendaftaran

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Ombudsman RI Perwakilan Peovinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung membatalkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK TP 2019-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung. Sebab, Juknis PPDB yang dikeluarkan Kadisdikbud Provinsi Lampung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf usai bertemu Wakil Gubernur Lampung beserta jajarannya di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (19/6). Selain itu, menurut Nur Rakhman, ketentuan tentang Juknis PPDB seharusnya dikeluarkan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur berupa peraturan gubernur (Pergub). “Sebagaimana Permendikbud tentang PPDB dan SE Menteri Pendidikan, Juknis PPDB seharusnya dikeluarkan Kepala daerah dan tetap berpedoman pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Yang kami temukan ternyata Juknis dikeluarkan Kadisdikbud Provinsi dan di dalam Juknis tersebut terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Permendikbud dimaksud,” ujar Nur Rakhman. Dia menyebutkan, salah satu kesalahan dalam Juknis PPDB yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yaitu persyaratan berkas yang mengharuskan surat keterangan domisili yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal secara kewenangan, hal tersebut bukan kewenangan Disdukcapil untuk mengeluarkan produk pelayanan tersebut. Selain itu, kata dia, Juknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga tidak mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan kuota 20% (dari 90% kuota zonasi) bagi keluarga tidak mampu, dan sebagainya. Nur Rakhman juga menambahkan, dalam Permendikbud tersebut juga dikatakan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan di luar dari persyaratan yang sudah diatur dalam Permendikbud. Misalnya terkait persyaratan untuk surat keterangan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 43 dan 45 dalam Permendikbud 51 Tahun 2018. “Adanya persyaratan surat keterangan domisili dari Disdukcapil itu semakin menyulitkan dan merugikan calon peserta didik. Karena secara Permendikbud sudah jelas cukup keterangan RT/RW yang dilegalisasi lurah/kepala desa. Karena sudah banyak masyarakat yang melapor kepada kami ditolak sekolah karena tidak melampirkan surat keterangan domisili dari Disdukcapil,”€ kata Nur Rakhman. Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Lampung, bahwa diketahui surat keterangan domisili bukan produk pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh sebab itu, Nur Rakhman menegaskan hal ini harus segera menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. “Kami juga sudah bertemu dengan Wakil Gubernur, dan Plt. Sekda Provinsi dan telah kami sampaikan terkait temuan ini. Kami juga sudah sampaikan tindakan korektif secara lisan karena terdesak dengan rangkaian PPDB yang berbatas dengan waktu. Secara resminya akan kami sampaikan juga secara tertulis besok (hari ini),”€ ungkapnya. Menurut Nur Rakhman, salah satu tindakan korektif yang disampaikan adalah selain membatalkan Juknis PPDB yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebelum ditetapkannya pengumuman calon peserta didik yang diterima, Ombudsman juga meminta supaya menerbitkan peraturan gubernur tentang PPDB agar dapat membuat ketentuan Juknis yang berpedoman dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018. “Jadi, secara otomatis dengan adanya Pergub tersebut nantinya, Pemprov Lampung harus memperpanjang masa pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung,”€ ujarnya. Terkait temuan tersebut, Ombudsman juga mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya memperhatikan peraturan terkait Petunjuk Teknis PPDB yang dikeluarkan supaya mengacu pada Permendikbud 51 Tahun 2018 dan SE Bersama mendikbud dan mendagri. Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerima laporan masyarakat dan melakukan monitoring di beberapa sekolah terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMA/sederajat serta menerima beberapa hasil pantauan media. Hal tersebut langsung ditanggapi dengan Respon Cepat Ombudsman (RCO) mengingat pelaksanaan PPDB ini berbatas waktu. Temuan dimaksud sampai saat ini masih menjadi perhatian Ombudsman. “Kami berterima kasih kepada masyarakat yang turut mengawasi proses PPDB, termasuk yang berani melaporkan. Selain itu kami juga mengapresiasi kerja rekan-rekan media yang turut mengawasi,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.