oleh

Lakukan Monev di Pemkab Lamsel, Ombudsman: Pelayanan Publik Masih Perlu Perbaikan dan Peningkatan

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.com): Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada 17 – 18 Desember 2018. Monev dilakukan di beberapa sampel organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya RSUD Bob Bazar Kalianda, Kantor Kecamatan Kalianda, Puskesmas Way Urang dan Kantor Kelurahan Way Urang. Berdasarkan pemantauan Tim Monev Ombudsman RI Perwakilan Lampung, RSUD Bob Bazar Kalianda terlihat sudah menyelenggarakan beberapa standar pelayanan publik. Bahkan rumah sakit tersebut telah memiliki ruangan khusus pengaduan dan informasi. “Tinggal dipastikan pengelolaan pengaduan di internal berjalan dengan baik,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf saat melakukan Monev di Lampung Selatan. Nur Rakhman juga menyampaikan pelayanan di Puskesmas Way Urang juga telah menyediakan sejumlah standar pelayanan publik, mulai dari standar pelayanan mekanisme pelayanan, persyaratan pelayanan, tarif layanan sampai dengan ketersediaan sarana umum dan sarana khusus untuk pengguna layanana berkebutuhan khusus. “Secara umum, perlu peningkatan terhadap standar pelayanan di RSUD Bob Bazar dan Puskesmas Way Urang,” jelas Nur Rakhman. Sementara itu untuk Kecamatan Kalianda. kata dia, masih membutuhkan banyak perbaikan dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik. Sebab meskipun beberapa komponen sudah ada, belum terpasang atau terinformasikan. Lebih lanjut dia menyampaikan untuk kantor Kelurahan Way Urang masih membutuhkan lebih banyak perbaikan dan edukasi dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik. Menurut Nur Rakhman, Monev ini dilakukan atas permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi Pemkab Lamsel yang memiliki inisiatif membenahi standar pelayanan, tidak hanya pada instansi yang menjadi objek penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. Sebagai informasi, Kabupaten Lampung Selatan telah meraih zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik berdasarkan hasil survei Ombudsman pada 2018. Nur Rakhman, mengungkapkan zona hijau ini diperoleh setelah penilaian selama 4 tahun berturut-turut. Di sela-sela Monev, Ombudsman RI Perwakilan Lampung juga melakukan sosialisasi pelayanan Publik dan Standar Pelayanan. Dalam sosialisasi tersebut Nur Rakhman Yusuf menegaskan agar Pemkab Lamsel tidak terlena atas pencapaian zona hijau. Sebab penilaian zona hijau masih sebatas lingkup pelayanan administratif dan masih pada tahap penyelenggaraan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik. “Pekerjaan rumah bagi Pemkab Lamsel adalah menyelenggarakan standar pelayanan publik pada setiap instansi serta mengimplementasikannya hingga berwujud menjadi kepuasan pengguna layanan,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Lamsel Fredy menyambut baik monitoring dan evaluasi Ombudsman dalam rangka perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.