oleh

Kunjungi Batam, Dendi Promosi Kabupaten Pesawaran

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona memaparkan tentang Kabupaten Pesawaran dalam acara Studi Komparasi TAPD dan OPD Pendamping ke Pemerintah Kota Batam 2019, Kamis (19/9/2019). Dalam rangka Studi Komparasi tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik dan Pelayanan Perizinan/Publik, Dendi sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Batam yang telah berkenan menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dendi pemaparannya, Dendi menyampaikan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Dendi menjelaskan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 Km2, dengan luas wilayah daratan 2.243,51 km2, lautan 103,39 km2 dan jumlah penduduk 546.559 jiwa. Kabupaten Pesawaran diambil dari nama gunung yang tegak megah di bagian tengah dan barat Kabupaten Pesawaran. “Motto Kabupaten Pesawaran ‘Andan Jejama’€ yang berarti memelihara atau menjaga dengan baik secara bersama-sama. Dalam konteks pembangunan, pemerintahan atau pemanfaatan potensi-potensi daerah mempunyai arti melaksanakan secara baik melalui sikap kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan serta bersama-sama memelihara hasil pembangungan yang telah dicapai,” jelas Dendi. Dia menambahkan Kabupaten Pesawaran memiliki posisi sangat strategis dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, kata dia, pembangunan Kabupaten Pesawaran di segala bidang harus menunjukkan perkembangan yang signifikan. “Sesuai dengan Visi yang ingin dicapai Kabupaten Pesawaran ‘Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten yang Maju, Makmur dan Sejahtera’€, beberapa potensi harus terus dikembangkan di Kabupaten Pesawaran,” paparnya. Selain itu, menurut dia, melalui potensi pariwisata yaitu wisata hutan (wana wisata), wisata alam pegunungan, air terjun, mata air panas, wisata bahari berupa pantai dan teluk, dan wisata agro pada kawasan perkebunan. Potensi Kehutanan yaitu pengembangan hutan mangrove di sepanjang pantai dengan luas 1.200 Ha, dan hutan rakyat seluas 10.000 Ha dengan produksi kayu sengon, jati, bayur, cempaka dan mahoni. Kelautan dan perikanan yaitu dengan pengembangan budi daya perikanan laut dan budi daya tambak serta budi daya perikanan air tawar. “Potensi pertambangan dan energi yaitu pengembangan potensi sumber daya mineral khususnya pertambangan umum, energi dan air bawah tanah serta air permukaaan. Selain itu, terdapat beberapa potensi pertambangan yaitu bahan galian Golongan A, B dan C/Mineral Bukan Logam dan Batuan. Itulah beberapa potensi yang sampai sekarang masih giat dikembangkan di Kabupaten Pesawaran,” ujar Dendi menjelaskan. Selanjutnya Dendi menuturkan, dalam upaya peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, modern dan melayani, agar terwujudnya Good Governance€ di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengimplementasikan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Elektronik dan Pelayanan Perizinan/Publik. Hal ini sesuai era informasi teknologi yang terus berkembang pesat sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Elektronik. “Merujuk pada hal tersebut maka kami melakukan studi komparatif ke Pemerintah Kota Batam yang telah lebih dahulu melaksanakan proses tersebut, bahkan pengelolaan bidang-bidang lainnya yang juga telah berbasis elektronik yang terintegrasi,” ujar Bupati Dendi Ramadhona. Menurut Bupati, hasil kunjungan ini nantinya sebagai bahan acuan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, baik dari sisi perencanaan pendapatan, perencanaan belanja, pelaksanaan pengelolaan keuangan bahkan sampai proses pelaporan, serta pengawasannya yang mungkin juga telah berbasis elektronik. “Sehingga kabupaten kami dapat meningkatkan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih baik seperti yang telah dicapai Pemerintah Kota Batam termasuk regulasi sebagai payung hukum pelaksanaannya,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.