oleh

Korupsi Hianati Demokrasi

DEMOKRASI secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya, yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Demokrasi menjadi faktor penting dalam ilmu politik. Wajar saja, karena demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

FOTO Ilustrasi. (net)

Charles Costello memaknai demokrasi sebagai sistem sosial politik pemerintahan diri dengan kekuasan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Demokrasi yang dianut Indonesia seiring berjalannya waktu beberapa kali berubah. Bermula dari Demokrasi Liberal di era Soekarno lalu digantikan oleh Demokrasi Terpimpin di era Soeharto dan diakhiri dengan Demokrasi Pancasila saat ini.

Sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan penjelmaan dasar dalam politik negara. Dalam konteks ini, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak dari sifat demokrasi Negara Indonesia.

Dalam keberlangsungannya, demokrasi tidak berjalan sebagai mana mestinya disebabkan adanya hal yang memberangus nilai-nilai demokrasi yaitu korupsi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selama ini korupsi terus terjadi dalam struktur kehidupan sosial manusia di sepanjang periode waktu dan berdampak negatif bagi kehidupan manusia, baik terhadap perekonomian masyarakat, maupun terhadap norma dan budaya masyarakat.

Korupsi telah menjadi masalah dalam sebuah negara, baik negara maju maupun negara berkembang, karena dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Untuk melakukan hal ini, berbagai negara termasuk Indonesia telah membentuk lembaga pemberantas korupsi.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media sudah seharusnya memberi kekuatan pada pemberantasan korupsi, tetapi kenyataan yang ada justru berbanding terbalik. Korupsi malah tumbuh subur dan berkembang dalam hiruk pikuk demokrasi saat ini.

Tingginya animo masyarakat serta media untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi bagaikan angin lalu. Hal ini dapat terlihat dari berbagai gerakan yang terjadi akhir-akhir ini; pelemahan terhadap peberantasan korupsi tetap saja terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki daya tahan paling luar biasa bila dibandingkan dengan badan-badan sejenis yang dibentuk. Peran serta media maupun sosial serta publik semakin kritis dalam mendukung KPK menjadikan setiap upaya pelemahan KPK, baik jalur formal maupun informal melalui kriminalisasi dapat dimentahkan.

Ironisnya, saat ini korupsi semakin merajalela, dan uniknya justru dilakukan oleh mereka yang diuntungkan dengan implementasi sistem demokrasi, salah satunya partai poltik. Hal ini disebabkan karena perannya yang sangat dominan dalam mengajukan kader-kadernya untuk menduduki jabatan politik melalui legislatif, Pilkada serta Pilpres.

Mahalnya biaya kampanye saat pencalonan, tidak bisa tertutupi dengan gaji mereka selama lima tahun menjabat. Hal ini kemudian mendorong para pejabat terpilih untuk melakukan cara yang tidak benar.

Data KPK dalam 5 tahun terakhir, khususnya di Lampung terdapat 5 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi; mulai dari Bupati Tanggamus, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Selatan, Bupati Mesuji dan yang terbaru Bupati Lampung Utara.

Jika dikaji lebih mendalam sejak awal mencalonkan sebagai kepala daerah, menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini ialah banyak kolusi, nepotisme, dan politik uang, sehingga jual beli jabatan acap terjadi di Bumi Raden Intan ini. Segala cara dilakukan untuk dapat memenangkan kekuasaan, tidak terkecuali korporasi yang mengajukan kepala daerah yang ingin mereka menangkan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi sorotan Pemerintah Pusat untuk ditindak lanjuti agar menutup ruang yang dapat dipergunakan ‘para oknum’ untuk melakukan korupsi. Harus ada pembaruan sistem dalam berdemokrasi maupun dalam pemberantasan korupsi.

Arya Anasta Adam
Wakil Menteri Kajian Agitasi Propaganda BEM FH UBL