{"id":59878,"date":"2026-11-17T22:15:45","date_gmt":"2026-11-17T15:15:45","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=59878"},"modified":"2026-11-17T22:15:45","modified_gmt":"2026-11-17T15:15:45","slug":"fmgi-gandeng-lbh-bandar-lampung-kerja-sama-perlindungan-guru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2026\/11\/17\/fmgi-gandeng-lbh-bandar-lampung-kerja-sama-perlindungan-guru\/","title":{"rendered":"FMGI Gandeng LBH Bandar Lampung Kerja Sama Perlindungan Guru"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bandar Lampung (LB)<\/strong>: Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) bersama Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Lampung menggandeng Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Bandar Lampung untuk memperkuat perlindungan terhadap guru. Kedua pihak segera menindaklanjuti rencana tersebut melalui kesepakatan kerja sama.<\/p>\n<p>Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Ketua FMGI Anton Kurniawan didampingi Penasihat FMGI yang juga Direktur Lampung Education Forum (Led Form), Hadi Aspirin, dengan Direktur LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas di Kantor LBH Bandar Lampung, Selasa (17\/11\/2026).<\/p>\n<p>Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat perlindungan guru menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Perlindungan tidak hanya menyangkut pendampingan hukum ketika guru menghadapi persoalan, tetapi juga mencakup jaminan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan menyampaikan pendapat.<\/p>\n<p>Ketua FMGI\/FGII Lampung Anton Kurniawan mengatakan, perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas sudah mendesak untuk diwujudkan. Sebab, kondisi kerja guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran dan lulusan pendidikan.<\/p>\n<p>Menurut Anton, masih banyak guru menghadapi intimidasi, ancaman, hingga kriminalisasi ketika menjalankan tugas profesinya. Situasi tersebut membuat guru tidak nyaman dan berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pendidikan.<\/p>\n<p>&#8220;Situasi ini harus segera diatasi. Guru harus mendapat kepastian keamanan dari segala ancaman saat bertugas. Bukan hanya keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum terhadap guru juga harus nyata, sehingga tujuan pendidikan kita bisa tercapai,&#8221; kata Anton.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau guru masih ketakutan, merasa terancam, mendapat intimidasi dari banyak pihak, maka tujuan pendidikan tidak akan pernah kita capai,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Senada, Penasihat FMGI\/FGII Lampung Hadi Aspirin menilai perlindungan guru merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Guru yang merasa aman dan terlindungi akan lebih leluasa menjalankan tugas serta mengembangkan potensi peserta didik.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau guru merasa terlindungi, keamanannya terjamin, maka dia akan bekerja maksimal. Tentu saja kualitas peserta didik akan bagus,&#8221; tegas Hadi.<\/p>\n<p>Sementara itu, Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas menegaskan, perlindungan guru tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan pendampingan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.<\/p>\n<p>Menurutnya, perlindungan guru harus dibangun dalam perspektif yang lebih luas, termasuk memperjuangkan kesejahteraan, memperkuat kesadaran politik, serta mendorong keberanian guru menyuarakan hak-haknya.<\/p>\n<p>&#8220;Bicara perlindungan guru, konteksnya bukan hanya litigasi dan nonlitigasi. Itu hanya teknis atau ruang pertarungan ketika masuk di ranah hukum. Bicara perlindungan guru, narasi yang harus dibangun adalah perlindungan guru dalam konteks yang lebih luas, salah satunya membangun kesadaran politik dan keberanian bersuara,&#8221; ungkap Prabowo.<\/p>\n<p>Dia menilai, hingga saat ini masih banyak guru yang takut menyampaikan aspirasi, bahkan ketika menyangkut kepentingan dan kesejahteraan mereka sendiri. Prabowo mengaitkan kondisi tersebut dengan warisan kultur politik pada masa Orde Baru yang menurutnya masih memengaruhi cara pandang guru terhadap hak-hak mereka.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau kita lihat sampai hari ini dalam sejarah kita, kita belum mendengar guru melakukan aksi demonstrasi untuk minta upah yang layak. Kalau ada demo urusan upah, yang terdengar adalah buruh dan pekerja. Ini karena iklim di kita sampai hari ini, Orde Baru sukses menanamkan ide bahwa PNS itu bukan buruh,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>&#8220;Padahal setiap orang yang bekerja menerima upah dan perintah, itu adalah buruh. Undang-Undang Ketenagakerjaan bilangnya begitu. Jadi, baik pegawai bank, pegawai pemerintahan, juga guru, termasuk buruh,&#8221; imbuhnya.<\/p>\n<p>Prabowo juga menyoroti kecenderungan sebagian guru yang memilih diam dan menerima keadaan ketika menghadapi persoalan. Menurutnya, hak untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul harus dipahami sebagai hak setiap warga negara, termasuk guru.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau misalnya kita ajak mereka demo untuk memperjuangkan nasibnya sendiri, juga belum tentu mau. Pemikirannya, masak guru demo, kalau guru demo nanti siswanya ikut. Pemikirannya teman-teman guru kan begitu, padahal untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul itu hak setiap orang, termasuk guru,&#8221; bebernya.<\/p>\n<p>Karena itu, Prabowo menilai pendidikan politik bagi guru penting untuk membangun kesadaran kritis sekaligus keberanian memperjuangkan hak-haknya.<\/p>\n<p>&#8220;Saya melihat pendidikan politik untuk membangun kesadaran para guru penting. Ini salah satu bentuk perlindungan guru secara substansial,&#8221; pungkasnya.<\/p>\n<p>Rencana kolaborasi FMGI\/FGII Lampung dan LBH Bandar Lampung diharapkan menjadi langkah awal membangun sistem perlindungan guru yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga memperkuat posisi, martabat, dan kesejahteraan guru dalam dunia pendidikan. (Yadi\/AK)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bandar Lampung (LB): Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) bersama Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Lampung menggandeng Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Bandar Lampung untuk memperkuat perlindungan terhadap guru. Kedua pihak segera menindaklanjuti rencana tersebut melalui kesepakatan kerja sama. Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Ketua FMGI Anton Kurniawan didampingi Penasihat FMGI yang juga Direktur Lampung Education Forum (Led Form), Hadi Aspirin, dengan Direktur LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas di Kantor LBH Bandar Lampung, Selasa (17\/11\/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat perlindungan guru menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Perlindungan tidak hanya menyangkut pendampingan hukum ketika guru menghadapi persoalan, tetapi juga mencakup jaminan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Ketua FMGI\/FGII Lampung Anton Kurniawan mengatakan, perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas sudah mendesak untuk diwujudkan. Sebab, kondisi kerja guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran dan lulusan pendidikan. Menurut Anton, masih banyak guru menghadapi intimidasi, ancaman, hingga kriminalisasi ketika menjalankan tugas profesinya. Situasi tersebut membuat guru tidak nyaman dan berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pendidikan. &#8220;Situasi ini harus segera diatasi. Guru harus mendapat kepastian keamanan dari segala ancaman saat bertugas. Bukan hanya keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum terhadap guru juga harus nyata, sehingga [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59879,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29,17,11],"tags":[],"class_list":["post-59878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kota-bandar-lampung","category-hukum-dan-kriminal","category-pendidikan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59878"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59878\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59880,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59878\/revisions\/59880"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59879"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}