{"id":59827,"date":"2026-11-13T18:55:21","date_gmt":"2026-11-13T11:55:21","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=59827"},"modified":"2026-11-13T18:56:44","modified_gmt":"2026-11-13T11:56:44","slug":"kejagung-ingatkan-aparatur-desa-di-pesawaran-soal-pengelolaan-keuangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2026\/11\/13\/kejagung-ingatkan-aparatur-desa-di-pesawaran-soal-pengelolaan-keuangan\/","title":{"rendered":"Kejagung Ingatkan Aparatur Desa di Pesawaran Soal Pengelolaan Keuangan"},"content":{"rendered":"

Pesawaran (LB)<\/strong>: Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengingatkan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran agar memahami batas kewenangan dan mematuhi aturan dalam mengelola keuangan desa. Peringatan tersebut disampaikan melalui program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) yang digelar di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Senin (9\/11\/2026).<\/p>\n

Kegiatan penerangan hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan dan akuntabel.<\/p>\n

Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.<\/p>\n

Bupati Pesawaran, Nanda Indira B. mengapresiasi pelaksanaan program JAGA DESA. Menurutnya, pendampingan dan edukasi hukum dari Kejaksaan penting untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan hukum.<\/p>\n

Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur desa juga diminta memahami regulasi dan menjalankan tugas sesuai batas kewenangan agar tidak tersandung persoalan hukum akibat kelalaian administrasi maupun kesalahan dalam memahami aturan.<\/p>\n

\"\"

JAGA DESA<\/strong>. Kejaksaan Agung meminta aparatur pemerintahan desa di Pesawaran memahami wewenang dan pengelolaan dana keuangan desa.<\/em><\/p><\/div>\n

“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Nanda.<\/p>\n

Bupati juga menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian aparatur desa. Pertama, memahami aturan sebelum mengambil tindakan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari sekretaris desa, bendahara, hingga BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.<\/p>\n

Kedua, mengoptimalkan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa, terutama dalam menjalankan pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<\/p>\n

Ketiga, tidak ragu berkonsultasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun camat apabila menghadapi kendala atau ketidakpastian dalam menjalankan tugas.<\/p>\n

“Saya berharap setelah mengikuti penerangan hukum ini, seluruh kepala desa, ketua BPD, dan bendahara desa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih berhati-hati, serta lebih percaya diri dalam mengelola pemerintahan desa. Bangunlah desa dengan hati yang bersih, administrasi yang tertib, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.<\/p>\n

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menjelaskan masih terdapat potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut dapat dipicu minimnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya administrasi, hingga ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan desa.<\/p>\n

Menurutnya, program JAGA DESA tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan pengawalan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.<\/p>\n

Kehadiran Kejaksaan di tengah aparatur desa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum sekaligus menekan potensi tindak pidana korupsi.<\/p>\n

“Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala desa dan perangkatnya,” ucap Umi.<\/p>\n

Karena itu, aparatur desa diminta mengelola keuangan sesuai ketentuan, menghindari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan, serta tidak melakukan penganggaran kegiatan fiktif maupun praktik lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.<\/p>\n

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, S.H., M.H., memaparkan materi mengenai penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<\/p>\n

Aliansyah menjelaskan tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang yang wajib dipahami penyelenggara pemerintahan, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.<\/p>\n

Ketiga bentuk pelanggaran tersebut harus dihindari agar setiap tindakan dan keputusan aparatur pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan kelengkapan dokumen sebagai bagian dari pertanggungjawaban setiap kegiatan pemerintahan.<\/p>\n

“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu, setiap dokumentasi, berita acara, dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” jelas Aliansyah.<\/p>\n

Kejaksaan berharap aparatur pemerintahan desa di Pesawaran semakin paham tanggung jawab dan batas kewenangannya sehingga pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. (*\/red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pesawaran (LB): Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengingatkan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran agar memahami batas kewenangan dan mematuhi aturan dalam mengelola keuangan desa. Peringatan tersebut disampaikan melalui program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) yang digelar di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Senin (9\/11\/2026). Kegiatan penerangan hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan dan akuntabel. Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima. Bupati Pesawaran, Nanda Indira B. mengapresiasi pelaksanaan program JAGA DESA. Menurutnya, pendampingan dan edukasi hukum dari Kejaksaan penting untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur desa juga diminta memahami regulasi dan menjalankan tugas sesuai batas kewenangan agar tidak tersandung persoalan hukum akibat kelalaian administrasi maupun kesalahan dalam memahami aturan. “Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59829,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17,132],"tags":[],"class_list":["post-59827","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-dan-kriminal","category-barometer-pesawaran"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59827"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59831,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59827\/revisions\/59831"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}