{"id":59232,"date":"2026-10-12T22:25:19","date_gmt":"2026-10-12T15:25:19","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=59232"},"modified":"2026-10-12T22:25:19","modified_gmt":"2026-10-12T15:25:19","slug":"harga-cabai-dan-ayam-naik-pemprov-lampung-perkuat-kendali-inflasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2026\/10\/12\/harga-cabai-dan-ayam-naik-pemprov-lampung-perkuat-kendali-inflasi\/","title":{"rendered":"Harga\u00a0Cabai\u00a0dan\u00a0Ayam Naik, Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi"},"content":{"rendered":"

Bandar Lampung (LB)<\/strong>: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 1,06 persen hingga minggu kedua Oktober 2026 yang dipicu kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.<\/p>\n

Stabilitas harga pangan menjadi perhatian Pemprov Lampung untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga.<\/p>\n

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Senin (12\/10\/2026).<\/p>\n

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, strategi stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.<\/p>\n

Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional pada September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan (year-on-year<\/em>). Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat 3,19 persen.<\/p>\n

Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month<\/em>)\u00a0mencapai\u00a00,30\u00a0persen. Sejumlah komoditas\u00a0pangan,\u00a0seperti\u00a0cabai\u00a0merah, cabai\u00a0rawit,\u00a0beras,\u00a0telur ayam\u00a0ras,\u00a0dan daging\u00a0ayam\u00a0ras,\u00a0menjadi\u00a0perhatian\u00a0karena\u00a0berpengaruh\u00a0langsung\u00a0terhadap pengeluaran\u00a0rumah\u00a0tangga.<\/p>\n

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Kenaikan harga barang dan jasa, menurutnya, berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.<\/p>\n

Pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan BPS, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, pelaku usaha, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan harga dan menentukan langkah intervensi yang tepat.<\/p>\n

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan, di antaranya menggelar operasi pasar, memanfaatkan stok pangan Perum Bulog, memperkuat distribusi, dan meningkatkan produksi komoditas yang mengalami kenaikan harga. Langkah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah agar penanganan kenaikan harga dapat berjalan efektif dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga.<\/p>\n

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti perlunya pembenahan tata kelola pasar pangan, terutama untuk mengatasi ketimpangan harga di tingkat produsen dan konsumen. Ia mencontohkan kondisi ketika peternak mengeluhkan rendahnya harga jual hasil produksi, sementara konsumen masih harus membeli dengan harga relatif tinggi.<\/p>\n

Dia menegaskan kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan rantai distribusi berjalan sehat dan tidak merugikan petani, peternak, maupun konsumen.<\/p>\n

Menteri Pertanian juga meminta penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, untuk menindaklanjuti dugaan praktik perdagangan yang melanggar hukum berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n

Selain pengendalian harga, tersebut dirangkai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.<\/p>\n

Kebijakan\u00a0tersebut\u00a0tertuang\u00a0dalam\u00a0Surat\u00a0Edaran\u00a0Bersama\u00a0Nomor\u00a001\/SE\/SN.040\/M\/10\/2026\u00a0dan\u00a0Nomor\u00a0500.1\/8157\/SE.
\nSalah\u00a0satu\u00a0fokus\u00a0kebijakan\u00a0adalah\u00a0penguatan\u00a0sarana\u00a0dan\u00a0prasarana\u00a0penyuluhan\u00a0pertanian,\u00a0dukungan\u00a0anggaran\u00a0operasional,\u00a0serta\u00a0pemeliharaan\u00a0aset\u00a0dan\u00a0fungsi\u00a0Balai\u00a0Penyuluhan\u00a0Pertanian\u00a0(BPP).<\/p>\n

Pemerintah\u00a0daerah\u00a0didorong\u00a0memperbaiki\u00a0BPP\u00a0yang\u00a0mengalami\u00a0kerusakan\u00a0agar\u00a0fasilitas\u00a0tersebut\u00a0dapat\u00a0kembali\u00a0menunjang\u00a0pendampingan\u00a0dan\u00a0pembinaan\u00a0petani.\u00a0Dukungan\u00a0pemerintah\u00a0pusat\u00a0melalui\u00a0Kementerian\u00a0Pertanian\u00a0juga\u00a0diperkuat\u00a0sesuai\u00a0kewenangannya.<\/p>\n

Pemerintah daerah didorong memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar fasilitas tersebut dapat kembali menunjang pendampingan dan pembinaan petani. Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga diperkuat sesuai kewenangannya.<\/p>\n

Gubernur, bupati, dan wali kota diminta menjalankan peran masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku serta melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkala setiap enam bulan. Penguatan penyuluhan diharapkan mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.<\/p>\n

Pasokan\u00a0Pangan\u00a0Diproyeksikan\u00a0Memadai
\nDalam\u00a0rapat\u00a0tersebut,\u00a0Badan\u00a0Pangan\u00a0Nasional\u00a0turut\u00a0memaparkan\u00a0proyeksi\u00a0neraca\u00a0pangan\u00a0nasional\u00a0yang\u00a0diperbarui\u00a0pada\u00a03\u00a0Oktober 2026.<\/p>\n

Sejumlah komoditas strategis, antara lain\u00a0beras,\u00a0jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai\u00a0rawit, daging\u00a0sapi, daging\u00a0ayam, telur\u00a0ayam, dan\u00a0gula konsumsi, diproyeksikan memiliki ketersediaan yang memadai hingga akhir 2026.<\/p>\n

Kenaikan IPH 1,06 persen hingga minggu kedua Oktober menjadi perhatian dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten\/kota dan pemangku kepentingan terkait.<\/p>\n

Pemantauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan peningkatan produksi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah.\u00a0 Melalui koordinasi lintas sektor, Pemprov Lampung berupaya memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan untuk melindungi daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (lpg)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 1,06 persen hingga minggu kedua Oktober 2026 yang dipicu kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Stabilitas harga pangan menjadi perhatian Pemprov Lampung untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Senin (12\/10\/2026). Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, strategi stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional pada September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat 3,19 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month)\u00a0mencapai\u00a00,30\u00a0persen. Sejumlah komoditas\u00a0pangan,\u00a0seperti\u00a0cabai\u00a0merah, cabai\u00a0rawit,\u00a0beras,\u00a0telur ayam\u00a0ras,\u00a0dan daging\u00a0ayam\u00a0ras,\u00a0menjadi\u00a0perhatian\u00a0karena\u00a0berpengaruh\u00a0langsung\u00a0terhadap pengeluaran\u00a0rumah\u00a0tangga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Kenaikan harga barang dan jasa, menurutnya, berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan BPS, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59233,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[412,8],"tags":[],"class_list":["post-59232","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-barometer-ekonomi-dan-bisnis","category-pemprov-lampung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59232"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59234,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59232\/revisions\/59234"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}