{"id":59159,"date":"2026-10-07T20:28:55","date_gmt":"2026-10-07T13:28:55","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=59159"},"modified":"2026-10-07T20:28:55","modified_gmt":"2026-10-07T13:28:55","slug":"inflasi-lampung-terendah-di-sumatera-mirza-harga-kita-jaga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2026\/10\/07\/inflasi-lampung-terendah-di-sumatera-mirza-harga-kita-jaga\/","title":{"rendered":"Inflasi Lampung Terendah di Sumatera, Mirza: Harga Kita Jaga"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bandar Lampung (LB)<\/strong>: Inflasi Lampung pada September 2026 melandai menjadi 0,14 persen secara bulanan. Angka tersebut turun dari 0,23 persen pada Agustus dan jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,30 persen.<\/p>\n<p>Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Oktober 2026 menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan inflasi bulanan terendah di Sumatera, bersama Sumatera Utara. Lampung juga masuk dalam lima provinsi dengan inflasi bulanan terendah secara nasional.<\/p>\n<p>Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga di Lampung relatif terkendali. Namun, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari rendahnya inflasi.<\/p>\n<p>Menurut dia, stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.<\/p>\n<p>\u201cHarga kita jaga, penghasilan masyarakat kita kuatkan. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka ekonomi yang bagus, tetapi apakah masyarakat merasakan hidupnya semakin ringan dan memiliki masa depan yang lebih baik,\u201d kata Mirza.<\/p>\n<p>Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, terus menjalankan sejumlah program untuk menjaga daya beli sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.<\/p>\n<p>Program tersebut antara lain Desaku Maju, bantuan dryer, pupuk hayati cair, serta penguatan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<\/p>\n<p>Pemprov Lampung juga mempercepat pembangunan dan perbaikan 62 ruas jalan provinsi serta 24 jembatan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar dan pada saat yang sama menekan biaya distribusi.<\/p>\n<p>Bawang Merah hingga Ayam Ras Turun<\/p>\n<p>Perlambatan inflasi Lampung pada September tidak lepas dari penurunan harga sejumlah komoditas pangan.<\/p>\n<p>Laporan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung mencatat harga bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, jagung manis, dan minyak goreng mengalami penurunan sepanjang September.<\/p>\n<p>Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi lokal, antara lain Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Barat.<\/p>\n<p>Penurunan harga bawang merah turut meredam tekanan dari sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga.<\/p>\n<p>BPS mencatat kenaikan harga cabai merah, beras, cabai rawit, dan tomat masing-masing memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,12 persen, 0,10 persen, 0,06 persen, dan 0,02 persen.<\/p>\n<p>Meski inflasi bulanan terkendali, kondisi tahunan masih menjadi perhatian.<\/p>\n<p>Secara year on year (yoy), inflasi Lampung pada September 2026 mencapai 3,51 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen dan sedikit melampaui batas atas sasaran inflasi sebesar 3,5 persen.<\/p>\n<p>Risiko El Nino dan Harga Global<\/p>\n<p>BI memperkirakan inflasi Lampung masih berada dalam sasaran 2,5\u00b11 persen hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi.<\/p>\n<p>Salah satunya adalah fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan mendorong kenaikan harga gabah. Selain itu, pergerakan harga sejumlah komoditas di pasar global juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai.<\/p>\n<p>Karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten\/kota, dunia usaha, petani, dan masyarakat.<\/p>\n<p>Bagi Pemprov Lampung, menjaga inflasi bukan semata-mata persoalan mempertahankan angka statistik. Stabilitas harga harus berujung pada daya beli yang terjaga dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n<p>Dengan kata lain, ketika harga pangan terkendali, pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (*\/Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bandar Lampung (LB): Inflasi Lampung pada September 2026 melandai menjadi 0,14 persen secara bulanan. Angka tersebut turun dari 0,23 persen pada Agustus dan jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,30 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Oktober 2026 menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan inflasi bulanan terendah di Sumatera, bersama Sumatera Utara. Lampung juga masuk dalam lima provinsi dengan inflasi bulanan terendah secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga di Lampung relatif terkendali. Namun, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari rendahnya inflasi. Menurut dia, stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. \u201cHarga kita jaga, penghasilan masyarakat kita kuatkan. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka ekonomi yang bagus, tetapi apakah masyarakat merasakan hidupnya semakin ringan dan memiliki masa depan yang lebih baik,\u201d kata Mirza. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, terus menjalankan sejumlah program untuk menjaga daya beli sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Program tersebut antara lain Desaku Maju, bantuan dryer, pupuk hayati cair, serta penguatan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemprov Lampung juga mempercepat pembangunan dan perbaikan 62 ruas jalan provinsi serta 24 jembatan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dari [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59160,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[412,8],"tags":[],"class_list":["post-59159","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-barometer-ekonomi-dan-bisnis","category-pemprov-lampung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59159"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59159\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59161,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59159\/revisions\/59161"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}