{"id":58531,"date":"2026-08-26T23:42:41","date_gmt":"2026-08-26T16:42:41","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=58531"},"modified":"2026-08-26T23:42:41","modified_gmt":"2026-08-26T16:42:41","slug":"perkuat-mitigasi-karhutla-lampung-petakan-personel-armada-dan-sumber-air","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2026\/08\/26\/perkuat-mitigasi-karhutla-lampung-petakan-personel-armada-dan-sumber-air\/","title":{"rendered":"Perkuat Mitigasi Karhutla, Lampung Petakan Personel, Armada, dan Sumber Air"},"content":{"rendered":"

Bandar Lampung (LB)<\/strong>: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh sumber daya, mulai dari personel, peralatan, sumber air hingga dukungan water bombing, dipetakan dan disiapkan untuk mempercepat penanganan di wilayah rawan.<\/p>\n

Jihan menilai kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan di Lampung dalam merespons kebakaran setelah titik api muncul relatif baik. Namun, strategi pencegahan dan mitigasi sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.<\/p>\n

\u201cSebetulnya kita mempunyai respons fire suppression<\/em>. Fire suppression<\/em>-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,\u201d ujar Jihan.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26\/8\/2026).<\/p>\n

Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.<\/p>\n

Jihan mengatakan penguatan kesiapsiagaan mendesak dilakukan karena Lampung memasuki periode kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode yang perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.<\/p>\n

BPBD Lampung diminta membuat pemetaan yang mengintegrasikan wilayah rawan kebakaran dengan ketersediaan personel. Pemetaan tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tetapi juga personel TNI, Polri, instansi terkait, dan unsur masyarakat yang dapat dikerahkan saat terjadi kebakaran.<\/p>\n

Pemetaan serupa juga diminta dilakukan terhadap seluruh peralatan penanggulangan karhutla. Data tersebut harus memuat jenis, jumlah, dan lokasi peralatan sehingga armada terdekat dapat segera dikerahkan ketika kebakaran terjadi.<\/p>\n

\u201cMulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,\u201d kata Jihan.<\/p>\n

Selain personel dan peralatan, Jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.<\/p>\n

Menurut dia, pemetaan tersebut penting karena karakteristik sejumlah wilayah, terutama kawasan gambut, membuat penanganan karhutla lebih kompleks. Api dapat menjalar di bawah permukaan meskipun tidak selalu terlihat secara visual.<\/p>\n

194 Titik Panas Terdeteksi<\/strong><\/p>\n

Data BPBD Provinsi Lampung mencatat 194 titik panas terdeteksi hingga 25 Agustus 2026. Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 titik sedang, dan dua titik rendah. Titik panas tersebut tersebar di wilayah utara, timur, dan tengah Lampung yang mencakup 11 kabupaten.<\/p>\n

Pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD kembali mencatat 47 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik dengan tingkat kepercayaan sedang. Pada pembaruan tersebut belum terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.<\/p>\n

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengatakan kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di wilayah Lampung bagian utara, timur, dan tengah. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 25 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare.<\/p>\n

Karhutla Way Kambas Jadi Perhatian<\/strong><\/p>\n

Kondisi karhutla juga menjadi perhatian serius di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah lokasi dalam beberapa hari terakhir.<\/p>\n

Pada 21\u201322 Agustus 2026, kebakaran terjadi di wilayah Desa Braja Harjosari dengan luas area terbakar mencapai 673,4 hektare. Api berhasil dipadamkan pada 22 Agustus melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 250 personel.<\/p>\n

Personel tersebut berasal dari TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, kelompok tani hutan, dan masyarakat sekitar kawasan.<\/p>\n

Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare. Vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang.<\/p>\n

\u201cVegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,\u201d kata Zaidi.<\/p>\n

Kebakaran berikutnya terjadi pada 24 Agustus di kawasan Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terbakar sekitar 6,2 hektare. Namun, penanganan karhutla di TNWK menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi.<\/p>\n

Zaidi mengatakan sejumlah sungai dan rawa di dalam kawasan mulai mengering sehingga sumber air semakin sulit ditemukan. Di sisi lain, lokasi kebakaran terbaru tidak dapat dijangkau kendaraan seperti mobil double cabin.<\/p>\n

Petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki menuju titik kebakaran. Kondisi cuaca kering disertai angin kencang juga membuat api pada vegetasi alang-alang bergerak cepat.<\/p>\n

Peralatan Pemadam Masih Terbatas<\/strong><\/p>\n

Keterbatasan peralatan turut menjadi persoalan. Zaidi mengatakan sebagian peralatan yang tersedia belum dalam kondisi optimal, termasuk selang dan mesin pompa.<\/p>\n

Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki TNWK, hanya dua yang berada dalam kondisi baik. Bahkan, dalam penanganan kebakaran terbaru, hanya satu mesin pompa yang dapat digunakan.<\/p>\n

\u201cKita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektare. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah, ini juga dengan peralatan seadanya dan APD-nya juga kurang memadai,\u201d ujar Zaidi.<\/p>\n

TNWK memiliki lima kendaraan roda empat, tujuh sepeda motor, dan tujuh mesin pompa. Namun, hanya tiga dari lima kendaraan roda empat yang dapat digunakan untuk penanggulangan kebakaran. Sementara itu, hanya dua dari tujuh mesin pompa yang dalam kondisi baik.<\/p>\n

Kondisi tersebut membuat dukungan lintas instansi menjadi penting. Zaidi mengapresiasi pembentukan posko bersama serta dukungan pemerintah pusat dan Pemprov Lampung, termasuk bantuan helikopter water bombing untuk pembasahan dan pendinginan kawasan.<\/p>\n

Selain faktor cuaca dan kondisi vegetasi, TNWK juga menemukan sejumlah aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran.<\/p>\n

Aktivitas tersebut antara lain pengambilan rumput di dalam kawasan, perburuan ilegal yang menggunakan pembakaran untuk menarik satwa, serta pembukaan jalur akses dengan cara membakar vegetasi bawah.<\/p>\n

Karena itu, patroli pencegahan dan deteksi dini dilakukan bersama TNI dan Polri. Penegakan hukum juga diperkuat, termasuk terhadap aktivitas perburuan ilegal yang diduga berkaitan dengan kejadian kebakaran di sejumlah lokasi.<\/p>\n

Zaidi mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat serta penyediaan alternatif pakan ternak agar warga tidak perlu mengambil rumput dengan cara membakar kawasan.<\/p>\n

Sosialisasi juga dinilai penting untuk mencegah pembakaran lahan di sekitar kawasan yang berpotensi merembet ke dalam taman nasional.<\/p>\n

BNPB Siagakan OMC dan Dua Helikopter<\/strong><\/p>\n

Untuk memperkuat mitigasi, BPBD Lampung melaporkan dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi tahap pertama dimulai pada 25 hingga 30 Agustus 2026 dan dapat dilanjutkan apabila masih diperlukan.<\/p>\n

Selain OMC, BNPB menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II.<\/p>\n

Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar. Selanjutnya, helikopter tersebut diarahkan untuk membantu proses pendinginan di kawasan TNWK.<\/p>\n

Jihan mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat tersebut. Namun, dia berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau selalu siaga di wilayah Lampung.<\/p>\n

Menurut Jihan, keberadaan helikopter yang siap digunakan akan mempercepat respons ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.<\/p>\n

Jihan juga meminta seluruh unsur penanganan karhutla bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.<\/p>\n

Hasil rapat diharapkan menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air, jalur akses, serta standar operasional prosedur (SOP).<\/p>\n

Dengan sistem tersebut, respons terhadap titik api diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.<\/p>\n

Penguatan pencegahan dan respons karhutla tidak hanya ditujukan untuk menekan luas lahan terbakar, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerusakan ekosistem.<\/p>\n

Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan kini dituntut tidak sekadar cepat memadamkan api setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mampu memastikan titik panas tidak berkembang menjadi karhutla yang lebih luas. (lpg)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh sumber daya, mulai dari personel, peralatan, sumber air hingga dukungan water bombing, dipetakan dan disiapkan untuk mempercepat penanganan di wilayah rawan. Jihan menilai kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan di Lampung dalam merespons kebakaran setelah titik api muncul relatif baik. Namun, strategi pencegahan dan mitigasi sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat. \u201cSebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,\u201d ujar Jihan. Hal itu disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26\/8\/2026). Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Jihan mengatakan penguatan kesiapsiagaan mendesak dilakukan karena Lampung memasuki periode kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode yang perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-58531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pemprov-lampung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58531"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58533,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58531\/revisions\/58533"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}