{"id":56890,"date":"2026-06-03T12:58:47","date_gmt":"2026-06-03T05:58:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=56890"},"modified":"2026-06-03T13:04:48","modified_gmt":"2026-06-03T06:04:48","slug":"sekber-pantau-mbg-lampung-apresiasi-pergantian-kepala-bgn-segera-beri-info-kondisi-di-lampung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2026\/06\/03\/sekber-pantau-mbg-lampung-apresiasi-pergantian-kepala-bgn-segera-beri-info-kondisi-di-lampung\/","title":{"rendered":"Sekber Pantau MBG Lampung Apresiasi Pergantian Kepala BGN, Segera Beri Info Kondisi di Lampung"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bandar Lampung (LB)<\/strong>: Pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan digantikan oleh Nanik S Deyang disambut antusias komisioner Sekretariat Bersama (Sekber) Pantau MBG Provinsi Lampung.<\/p>\n<p>Hal tersebut seperti disampaikan komisioner Novriwan. Menurutnya, dicopotnya Dadan merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan program MBG. Terlebih Nanik yang dipilih sebagai penggantinya. Sehingga terbit kembali harapan akan ada perbaikan signifikan.<\/p>\n<p>\u201cPerformance Nanik di MBG ibarat langit dan bumi dibanding Dadan. Nanik yang saat itu masih Wakil Kepala BGN terlihat intens turun lapang. Sigap sidak ke dapur-dapur MBG. Kalau ada yang tidak sesuai SOP, dia tegas memberi sanksi. Jangan-jangan sebagian besar SPPG yang sudah di-suspend BGN mayoritas hasil rekomendasinya,\u201d kata Novriwan, Rabu (3 Juni 2026).<\/p>\n<p>Berbeda dengan Dadan, sambungnya, kinerjanya nyaris tidak kentara untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n<p>\u201cAda banyak compang-camping di pelaksanaan program strategis nasional ini. Namun lamban penanganannya. Malah kalau dicermati terkesan terjadi pembiaran. Itu makanya, meski sudah berjalan 1,5 tahun, masih banyak dapur MBG yang tidak sesuai juknis,\u201d sergah Novriwan.<\/p>\n<p>Pandangan nyaris senada disampaikan Donny Irawan yang juga komisioner di Sekber Pantau MBG. Baginya, momentum pergantian pucuk pimpinan BGN ini harus dijadikan momentum untuk perbaikan pelaksanaan MBG secara menyeluruh.<\/p>\n<p>\u201cJangan sampai kehilangan momentum. Ibu Nanik yang sudah diberi amanah oleh Presiden pasti tahu persis bagaimana kondisi yang tidak baik-baik saja di banyak dapur MBG. Lewat kapasitas barunya mestinya sudah saatnya buat gebrakan,\u201d kata dia.<\/p>\n<p>\u201cJangan tanggung-tanggung. Langsung gaspol. Beri sanksi SPPG yang mbalelo tak mematuhi juknis dan terkesan melihat program ini sebagai entitas bisnis semata,\u201d sambung Donny.<\/p>\n<p><strong>BGN Perwakilan Lampung Perlu Dievaluasi<\/strong><\/p>\n<p>Sementara Hendri Std, juga komisioner Sekber Pantau MBG, lebih menyoroti kinerja BGN yang berada di Lampung. Menurutnya, evaluasi mestinya juga diterapkan di daerah.<\/p>\n<p>\u201cIni momen yang menjelaskan ternyata Presiden dan APH mendengarkan masukan dari publik. Itu mudah dipahami karena Presiden tidak mau ada \u2018penumpang gelap\u2019 yang mengeruk manfaat pribadi atau kelompok di program andalannya,\u201d ungkapnya, seraya menyebut, Sekber berencana menyampaikan informasi terkait MBG di Lampung kepada Kepala BGN baru, Nanik S Deyang<\/p>\n<p>Hendri menyampaikan, Sekber Pantau MBG menemukan banyak kejanggalan pada pelaksanaan program tersebut, termasuk di tataran Koordinator Regional Lampung serta KPPG (kantor pelayanan pemenuhan gizi).<\/p>\n<p>\u201cMBG ini dibiayai oleh hasil pajak warga. BGN dibayar untuk mengurusi teknisnya. Mereka diupah oleh duit rakyat. Tapi saat warga dan pers mau mengakses data, bukan dipermudah justru disuruh lihat sendiri ke tumpukan data yang ternyata juga tidak bisa diakses,\u201d terangnya.<\/p>\n<p>Jadi, imbuh Hendri, terkesan informasi tentang MBG di Lampung ditutup rapat. Kalau pun ada yang mencoba mencari tahu akan dibuat keletihan. Sehingga benar-benar terbukti tidak ada satu pihak pun, di luar BGN perwakilan, yang bisa menjelaskan kondisi detail MBG di Lampung.<\/p>\n<p>\u201cSilakan tanya ke Koordinator Regional dan KPPG, sebenarnya berapa jumlah penerima manfaat riil di Lampung beserta rincian berdasar kategori penerimanya. Kami pernah sampaikan pertanyaan itu dan dijawab mereka belum memiliki data riilnya. Lantas MBG yang dibagikan saban hari di Lampung itu apa tidak terdata?\u201d tukas Hendri prihatin. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bandar Lampung (LB): Pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan digantikan oleh Nanik S Deyang disambut antusias komisioner Sekretariat Bersama (Sekber) Pantau MBG Provinsi Lampung. Hal tersebut seperti disampaikan komisioner Novriwan. Menurutnya, dicopotnya Dadan merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan program MBG. Terlebih Nanik yang dipilih sebagai penggantinya. Sehingga terbit kembali harapan akan ada perbaikan signifikan. \u201cPerformance Nanik di MBG ibarat langit dan bumi dibanding Dadan. Nanik yang saat itu masih Wakil Kepala BGN terlihat intens turun lapang. Sigap sidak ke dapur-dapur MBG. Kalau ada yang tidak sesuai SOP, dia tegas memberi sanksi. Jangan-jangan sebagian besar SPPG yang sudah di-suspend BGN mayoritas hasil rekomendasinya,\u201d kata Novriwan, Rabu (3 Juni 2026). Berbeda dengan Dadan, sambungnya, kinerjanya nyaris tidak kentara untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG). \u201cAda banyak compang-camping di pelaksanaan program strategis nasional ini. Namun lamban penanganannya. Malah kalau dicermati terkesan terjadi pembiaran. Itu makanya, meski sudah berjalan 1,5 tahun, masih banyak dapur MBG yang tidak sesuai juknis,\u201d sergah Novriwan. Pandangan nyaris senada disampaikan Donny Irawan yang juga komisioner di Sekber Pantau MBG. Baginya, momentum pergantian pucuk pimpinan BGN ini harus dijadikan momentum untuk perbaikan pelaksanaan MBG secara menyeluruh. \u201cJangan sampai kehilangan momentum. Ibu Nanik yang sudah diberi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":56892,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[406],"tags":[],"class_list":["post-56890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56890"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56894,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56890\/revisions\/56894"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}