{"id":52702,"date":"2025-10-08T10:49:27","date_gmt":"2025-10-08T03:49:27","guid":{"rendered":"https:\/\/lampungbarometer.id\/?p=52702"},"modified":"2025-10-08T10:49:27","modified_gmt":"2025-10-08T03:49:27","slug":"bpdlh-kemenkeu-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-pengelola-hutan-lestari-di-lampung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/2025\/10\/08\/bpdlh-kemenkeu-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-pengelola-hutan-lestari-di-lampung\/","title":{"rendered":"\u200eBPDLH Kemenkeu Buka Akses Pendanaan Hijau untuk Pengelola Hutan Lestari di Lampung"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u200eJakarta (LB)<\/strong>: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI, Joko Tri Haryanto, membahas sejumlah program strategis, seperti Perhutanan Sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta pengembangan Ekonomi Sirkular.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200ePembahasan itu dilakukan saat Wakil Gubernur Jihan Nurlela menemui Dirut BPLDH Kementerian Keuangan di Jakarta pada Selasa (7\/10\/2025) untuk membuka akses pendanaan hijau yang ditujukan bagi masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200eFokus utamanya adalah terwujudnya akses pendanaan yang nyata untuk rakyat Lampung melalui skema pendanaan seperti RBP FCPF (Result-Based Payment Forest Carbon Partnership Facility), layanan dana masyarakat, dan fasilitas dana bergulir ekonomi sirkular.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200eJihan menyampaikan kelompok perhutanan sosial yang sudah produktif sangat membutuhkan dukungan pembiayaan hijau untuk memperkuat usaha hutan rakyat, pengembangan Kampung Iklim, ekowisata, serta pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200e&#8221;Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,&#8221; ujar Jihan.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200eMenanggapi hal ini, BPDLH membuka ruang sinergi lebih luas dan memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam pembentukan 400 Kampung Iklim yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200eSelain itu, dalam pertemuan juga dibahas rencana pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Lampung seluas 24,9 hektare sebagai salah satu langkah pelestarian lingkungan.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200ePenguatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kapasitas pengujian kualitas lingkungan hidup di daerah. Fasilitas ini diharapkan mampu mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200e Jihan juga menegaskan pentingnya dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ia berharap kerja sama ini semakin diperkuat melalui dukungan pendanaan dari BPDLH.<br \/>\n\u200e<br \/>\n\u200e&#8221;Kita perlu memastikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan Lampung yang hijau dan sejahtera,&#8221; pungkasnya. (kmf)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u200eJakarta (LB): Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI, Joko Tri Haryanto, membahas sejumlah program strategis, seperti Perhutanan Sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta pengembangan Ekonomi Sirkular. \u200e \u200ePembahasan itu dilakukan saat Wakil Gubernur Jihan Nurlela menemui Dirut BPLDH Kementerian Keuangan di Jakarta pada Selasa (7\/10\/2025) untuk membuka akses pendanaan hijau yang ditujukan bagi masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari. \u200e \u200eFokus utamanya adalah terwujudnya akses pendanaan yang nyata untuk rakyat Lampung melalui skema pendanaan seperti RBP FCPF (Result-Based Payment Forest Carbon Partnership Facility), layanan dana masyarakat, dan fasilitas dana bergulir ekonomi sirkular. \u200e \u200eJihan menyampaikan kelompok perhutanan sosial yang sudah produktif sangat membutuhkan dukungan pembiayaan hijau untuk memperkuat usaha hutan rakyat, pengembangan Kampung Iklim, ekowisata, serta pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan. \u200e \u200e&#8221;Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,&#8221; ujar Jihan. \u200e \u200eMenanggapi hal ini, BPDLH membuka ruang sinergi lebih luas dan memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam pembentukan 400 Kampung Iklim [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":52704,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-52702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52702"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52705,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52702\/revisions\/52705"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampungbarometer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}