Lampung Selatan

Soal ADD dan DD, Kadis PMD: Pemkab Lampung Selatan Komitmen Salurkan Tepat Waktu

29
×

Soal ADD dan DD, Kadis PMD: Pemkab Lampung Selatan Komitmen Salurkan Tepat Waktu

Sebarkan artikel ini

Lampung Selatan (LB): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berkomitmen untuk menyalurkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) secara tepat waktu.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, di Kantor Dinas PMD, Selasa (19/3/2024).

Erdiyansyah mengatakan terkait adanya pemberitaan belum dibayarkannya insentif ADD, hal itu karena saat ini sedang dalam tahap pengajuan proposal pencairan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) secara bergelombang, untuk gelombang pertama sudah mulai cair.

Dia juga menyampaikan untuk gelombang pertama DD sudah diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada 16 Maret 2024. Sementara itu, untuk ADD gelombang pertama juga sudah diajukan pada 18 Maret 2024.

“Desa yang masuk gelombang pertama ini adalah desa-desa yang paling siap berkas persyaratan pencairan DD dan ADD tahun 2023. Mudah-mudah akhir Maret dan awal April sebelum Idul Fitri sudah dapat dibayarkan,” kata Erdiyansyah.

Lebih lanjut dia menambahkan untuk penyaluran tahun 2023 lalu, selama 12 bulan sampai Desember Tahun 2023, insentif ADD sudah terbayarkan secara penuh.

Meskipun demikian, Erdiyansyah tidak memungkiri penyalurannya sedikit tersendat. Hal itu karena adanya perubahan regulasi dengan diberlakukannya DAU Earmark pada APBD Kabupaten Lampung Selatan.

Lebih lanjut dia menyebut perubahan regulasi itu merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 sehingga berdampak pada ADD, ditambah lagi dengan belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi sampai saat ini.

“Itu juga berdampak pada belum tersalurkannya DBH bagi desa-desa, termasuk upah pungut bagi petugas di desa. Demikian sebagai penjelasan bagi segenap desa-desa,” kata Erdiyansyah. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *