Artikel Dan Opini

Refleksi Hari Guru Nasional 2023: Pendidikan Kita Berbalut Noda Hitam Kekerasan

51
×

Refleksi Hari Guru Nasional 2023: Pendidikan Kita Berbalut Noda Hitam Kekerasan

Sebarkan artikel ini

Gino Vanollie

ESOK, Sabtu 25 Nopember 2023 kita menyambut Hari Guru Nasional Ke-78. Momentum untuk melakukan refleksi dan evaluasi pembangunan pendidikan kita, di tengah balutan noda hitam kenakalan dan kekerasan yang makin akrab dalam praktek pendidikan kita.

Sepatutnya kita merasakan keprihatinan yang mendalam atas semua fenomena ini, sambil terus berharap badai segera berlalu. Ditemukan solusi-solusi konkret, sehingga wajah pendidikan kita menjadi lebih humanis dan ramah terhadap peserta didik.

Minim Terobosan

Mencermati apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tidak terlihat adanya komitmen yang kuat, terobosan dan strategi baru yang sahih untuk menjawab persoalan yang ada. Program yang dijalankan terkesan copy paste dari program program tahun sebelumnya. Yang terbukti gagal untuk menjadikan pendidikan Lampung secara lebih baik.

Strategi yang dikembangkan masih biasa biasa saja, minim inovasi dan kreativitas. Program perluasan akses bagi anak usia SD, SMP, SMA/SMK/MA sederajat untuk mengatasi anak putus sekolah, dengan pembangunan unit-unit sekolah baru, pemenuhan fasilitas pendidikan dan optimalisasi program paket A, B, C adalah program yang telah dilakukan setiap tahun, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Program-program dimaksud tak lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial, bahwa pemerintah memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Pendidikan lebih dilihat dari sisi akses dan keadilan, tapi belum menyentuh pada persoalan mutu dan kebutuhan terhadap tantangan masa depan.

Strategi usang ini, ternyata juga belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait akses, pemerataan dan keadilan dalam pendidikan bagi masyarakat. Terbukti, angka partisipasi relatif stagnan di semua jenjang pendidikan. Ada progres peningkatan dan perbaikan tapi tidak cukup signifikan.

Berdasarkan Data BPS 2022, angka rata-rata lama sekolah provinsi Lampung adalah 8,61 tahun. Ini berarti rata rata lama sekolah penduduk Lampung belum tamat SLTP.

Kemudian, IPM Lampung sebesar 70,45 (BPS, 2022) adalah angka IPM paling rendah di Pulau Sumatera. Posisi yang sudah lebih dari dua dekade, tidak berubah.

Memang IPM bukan oleh faktor tunggal pendidikan, tapi juga terkait dengan indeks kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen utama ini harus digarap secara simultan, holistik, dan komprehensif dengan melibatkan kerja sama, sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak.

Dengan demikian, kita menilai apa yang dilakukan selama ini belumlah cukup untuk mengungkit bagaimana Lampung bisa beranjak dari posisi terbawah ini.

Ada beberapa faktor yang bisa kita identifikasi kenapa Pendidikan Lampung relatif belum mengalami kemajuan. Pertama, program yang dijalankan masih cenderung parsial dan sektoral. Sinergitas dan kolaborasi antar seluruh stakeholder belum berjalan optimal.

Kedua, program yang dikembangkan masih bersifat copy paste dari program tahun sebelumnya, minim inovasi, kreativitas dan terobosan baru. Ketiga, anggaran pendidikan masih bertumpu pada anggaran dari Pemerintah Pusat, rendah sekali sumbangsih dari pendapatan asli daerah sehingga terasa mustahil untuk melakukan percepatan apalagi lompatan kemajuan.

Keempat, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (Dudi) dalam pembangunan pendidikan masih sangat terbatas, jauh dari harapan, bahkan nyaris tak terdengar. Lantas kemana larinya dana-dana CSR dari dunia usaha, dunia industri yang ada di Lampung ini?

Perlu adanya kesadaran kolektif bahwa untuk memajukan pendidikan Lampung tidak cukup digarap dengan cara biasa biasa saja. Berkutat pada bagaimana meningkatkan akses, pemerataan dan keadilan dalam layanan pendidikan. Berkutat pada urusan anak putus sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA sederajat.

Membangun pendidikan Lampung memerlukan terobosan-terobosan baru yang jauh lebih progresif dan inovatif. Pendidikan Lampung membutuhkan percepatan dan lompatan kemajuan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Angka Partisipasi Sekolah

Kita menyadari bahwa pembangunan sektor pendidikan, selain angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang relatif stagnan, angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi juga harus digarap secara serius.

Berdasarkan data BPS, untuk Tahun 2021, pada jenjang pendidikan tinggi, APK (Angka Partisipasi Kasar) Lampung masih sangat rendah yaitu 22,64%, rangking 9 dari 10 provinsi di Sumatera. Dengan demikian, APM (Angka Partisipasi Murni) Pendidikan Tinggi kita pasti jauh lebih rendah lagi.

Fakta ini menjadi anomali, di tengah berlimpahnya potensi dan keunggulan yang dimilikinya. Dengan keberadaan perguruan tinggi yang begitu banyak, baik negeri maupun swasta, Lampung masih menduduki rangking bawah di tataran angka partisipasi.

Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan upaya-upaya yang dilakukan tidak boleh lagi bersifat evolutif (biasa biasa saja), namun mesti dengan langkah revolutif, exstra ordinary. Inovasi, kreativitas dan terobosan terobosan baru yang luar biasa mesti segera dilakukan. Perencanaan program mesti sangat kuat, didukung kebijakan anggaran yang memadai dan adanya sinergitas dan kolaboratif para pihak.

Dalam kaitan ini, pemerintah provinsi harus mampu membangun sinergi dan kerjasama yang efektif dengan seluruh stakeholder pembangunan pendidikan baik dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha, dunia industri dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama, bekerja sama memprioritaskan pembangunan pendidikan. Isu pendidikan harus menjadi isu bersama yang produktif.

Ada beberapa inovasi dan terobosan baru yang dapat ditawarkan sebagai solusi konkrit. Pertama, pemerintah provinsi, bersama pemerintah kabupaten dan kota se-provinsi Lampung menetapkan wajib belajar 12 tahun (meningkat dari sebelumnya wajar Dikdas 9 tahun), dengan tanggung jawab pembiayaan sepenuhnya oleh pemerintah.

Kedua, meningkatkan angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi dengan program sarjana desa, misal 5 sarjana untuk setiap desa. Program ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (IT), sehingga jumlah mahasiswa di setiap perguruan tinggi bisa ditingkatkan secara lebih maksimal. Hal ini belajar dari pengalaman saad Pandemi Covid 19, dimana dengan sistem belajar online ternyata bisa berjalan dengan baik.

Dengan sistem kuliah kombinasi offline dan online, maka jumlah mahasiswa bisa ditingkatkan secara signifikan. Tinggal bagaimana mengatur skema pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat. Misalkan dengan membuat program 5 sarjana setiap desa dengan beasiswa dari Alokasi Dana Desa (ADD), program sarjana desa dari dana CSR, dll.

Ketiga, jumlah anggaran yang terbatas harus digunakan secara efektif dan efisien, fokus dan konsisten pada program program yang memang memiliki dampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan IPM. Tidak boleh lagi anggaran di ecer-ecer, bagi rata pada banyak OPD, bahkan kadang saling tumpang tindih, yang pada akhirnya tidak memberi dampak apa apa.

Keempat, kampanye ayo sekolah, tidak boleh ada anak yang tertinggal, dan gaungan isu pendidikan harus sampai ke ujung ujung kampung, sampai ke dapur ibu ibu. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Pak Camat, Pak Lurah/Kepala Desa/Pekon/Kampung, para tokoh, ibu ibu PKK, sama, sevisi dan semisi. Bahwa pendidikan itu prioritas kita, sekolah itu penting dan seterusnya.

Kelima, peran dunia usaha, dunia industri harus dioptimalkan dengan mengarahkan dana CSR untuk program pendidikan. Karena kalau masyarakat makin maju, maka dunia usaha dan dunia industri adalah pihak pertama yang akan sangat menikmati dampaknya.

Keenam, keterlibatan perguruan tinggi dan stakeholder lain perlu lebih dioptimalkan, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi program. Tidak sekedar formalitas dan rutinitas, sehingga dapat menemukan solusi solusi baru yang lebih konkrit, solutif dan produktif.

Dengan upaya yang sungguh sungguh, sinergis dan kolaboratif dari seluruh stakeholder, kita optimis Lampung akan mampu keluar dari situasi problematik yang seolah sudah menjadi laten dan akut ini.

Pendidikan bermutu adalah solusi konkrit untuk mengatasi noda hitam pendidikan Lampung yang terus bergelut dan berbalut kekerasan. Semoga!

GINO Vanollie: Dewan Pakar DPD Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Lampung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *