Info UnilaPendidikan

KKN Siger Berjaya: Unila dan 4 PT di Lampung Teken Kerja Sama

18
×

KKN Siger Berjaya: Unila dan 4 PT di Lampung Teken Kerja Sama

Sebarkan artikel ini

Bandar Lampung (LB): Universitas Lampung (Unila) melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PPKS) program pemberdayaan masyarakat antarperguruan tinggi di Provinsi Lampung “KKN Siger Berjaya” bersama UIN RIL, Itera, UBL, dan Darmajaya.

Diwakili masing-masing pimpinan perguruan tinggi, penandatanganan yang dilakukan di Ruang Sidang Utama Lt. 2 Rektorat Unila, Selasa (13/7/2023) ini disaksikan secara langsung Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., saat membuka acara mengatakan, KKN Siger Berjaya merupakan ide yang digagas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Selain itu, acara ini bertujuan menjadi momen untuk berbincang dan berdiskusi santai dengan Gubernur tentang KKN bersama PTN dan PTS.

Prof. Lusmeilia memberikan apresiasi atas gagasan tersebut dan terlaksananya PPKS ini. Menurutnya, selama ini gagasan yang dibuat Gubernur Lampung itu belum pernah terpikirkan dan terealisasi.

“Selama ini memang ada yang namanya KKN kebangsaan dan KKN BKS Barat PTN Wilayah Barat yaitu perkumpulan PTN yang ada di Indonesia bagian barat, tetapi kita lupa bahwa di provinsi sendiri punya PTN dan PTS lain, mengapa tidak kita gabung jadi satu untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus pengembangan inovasi dan teknologi kita, ide dari Gubernur ini langsung kita sambut,” tuturnya.

Saat memberikan arahan, Arinal mengatakan pelaksanaan KKN selama ini sebatas syarat perguruan tinggi untuk menjadikan mahasiswanya sarjana. Di sisi lain, lanjut dia, ada komitmen kerja sama antara pemerintah provinsi dan perguruan tinggi di mana perguruan tinggi belum memberikan kontribusi terhadap tanggung jawab daerah, khususnya kepedulian terhadap dana desa.

“Derasnya arus globalisasi sangat berdampak signifikan terhadap kemampuan masyarakat, apalagi masyarakat yang sisi ekonominya lemah. Kondisi Inilah yang menuntut perguruan tinggi mengubah paradigma pelaksanaan KKN selama ini berbasis pembangunan masyarakat atau community development menjadi pemberdayaan masyarakat community empowerment,” pungkasnya. (*/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *