oleh

TP PKK Provinsi Lampung Kunjungi Desa Model Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting

Bandar Lampung (LB): TP PKK Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi Desa Model Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, di Kelurahan Sumber Agung, Bandar Lampung, Selasa (22/11/2022).

Dalam sambutan tertulis Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal yang dibacakan Ketua Bidang IV Ny. Dewi Ruskandi, mengatakan sejalan arahan Pemerintah Pusat dan agenda kerja Pemerintah Provinsi Lampung, TP PKK Provinsi Lampung sebagai mitra Pemerintah, memprioritaskan 3 isu utama, yaitu: pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan pencegahan stunting yang sekaligus menjadi tema kunjungan kerja.

Isu pemberdayaan perempuan hakikatnya bukan menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bagi bapak bapaknya, tapi diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi bapak-bapaknya serta bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas.

“Kenapa permasalahan stunting atau kerdil ini menjadi sangat penting, karena stunting akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Stunting, ujarnya, berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Meskipun berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) capaian Provinsi Lampung dalam penurunan stunting sudah cukup baik, dari 26,26% pada 2019 menjadi 18,15% di tahun 2021 (di bawah Nasional 24,4%). Namun masih dibutuhkan kerja keras kita semua untuk mewujudkan Provinsi Lampung bebas stunting masih sangat diperlukan.

Hal itulah yang melatarbelakangi Kunjungan Kerja Tim Penggerak PKK bersinergi dengan beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di anataranya Dinas Kesehatan; BKKBN; Dinas PPPA; Dinas PMD; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;  PMI dan Pokja PAUD Provinsi Lampung.

“Dan kami menjadikan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak sekaligus desa/kelurahan konvergensi penanganan dan pencegahan stunting ini sebagai contoh ideal kelembagaan dan kegiatan minimal yang seyogianya ada dalam suatu kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil.” tegasnya.

Ini contoh keroyokan program oleh OPD pada lokus yang sama mulai dari pendataan yang akurat sebagai dasar kebijakan; pelibatan perempuan dan anak dalam proses musrenbangdes; penguatan usaha ekonomi bagi ibu-ibu keluarga berencana pemenuhan hak anak di sisi kesehatan dan pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif, revitalisasi posyandu, PAUD holistik integratif, sekolah ramah anak dan pusat kegiatan anak.

Pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan KWT dan pemanfaatan lahan paket kebun, kandang, dan kolam serta kemampuan ibu-ibunya untuk mengolah makanan bergizi; pola pengasuhan keluarga yang baik dan penguatan.

“Remaja bisa menjadi konselor sebaya dan yang paling penting adalah ibu-ibu PKK dapat menjadi penggerak di kelurahan,” ujarnya lagi

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, menegaskan Pemkot Bandar Lampung berupaya  melakukan yang terbaik untuk warga Bandar Lampung. Bahkan Pemkot Bandar Lampung juga sudah menyiapkan bantuan hukum bagi anak-anak bagi ibu-ibu yang terkena permasalahan  hukum.

Wali Kota Bndar Lampung Eva Dwiana menegaskan tidak boleh ada lagi KDRT maupun pemukulan anak-anak di Kota Bandar Lampung. Khusus untuk stunting, ucapnya, Pemkot menyiapkan 2,3 miliar untuk makanan bergizi bagi anak-anak.

“Besar harapan Kota Bandar Lampung bisa memberikan yang terbaik bukan hanya untuk masalah UKM Tapi semua program yang bisa kami suguhkan yang terbaik dari orang yang datang ke Kota Bandar Lampung, ” pungkasnya. (kmf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.