Dr. Dedy Hermawan Soroti Sisi Etis Perpanjangan Jabatan Rektor UIN RIL

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Akademisi Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. menyoroti sisi etis terkait diperpanjangnya masa jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL).

Dihubungi lampungbarometer.id, Jumat (30/7/2021), dia mengatakan keputusan perpanjangan jabatan Rektor ini kurang tepat jika dilihat dari sisi etis, sebab dengan keputusan ini maka sirkulasi kepemimpinan tidak berjalan.

“Jadi lebih kepada sisi etisnya, karena dengan begini artinya sirkulasi kepemimpinan tidak berjalan, padahal stok SDM pemimpin yang bagus-bagus banyak,” ujar Dedy.

Selain sisi etis, kata dia, keputusan ini juga bisa ditinjau secara normatif. Apakah perpanjangan jabatan ini menggunakan peraturan lama atau ada pembaharuan.

“Jika perpanjangan jabatan ini menggunakan aturan baru maka patut dicurigai ada pengondisian. Namun yang paling mendasar adalah secara etis, yang paling baik adalah ada sirkulasi regenerasi kepemimpinan karena stok SDM yang bagus tentu juga banyak makanya kekuasaan itu harus dibatasi, kecuali dalam situasi force major, tapi sekarang situasinya semua hampir sama,” ucap Dedy.

Menurut dia, dalam situasi saat ini ketika kekuasaan sering mempertontonkan pelanggaran maka kepemimpinan di perguruan tinggi harus terdepan menjadi contoh memberi teladan dari sisi etis. Selain itu, yang juga sangat penting adalah regenerasi kepemimpinan, memberi kesempatan kepada SDM lain yang juga ingin berbuat bagi perguruan tinggi.

Lebih lanjut dia mengatakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi UIN juga harus mendorong etis yang bagus dalam pergantian kepemimpinan, harus ada regenerasi dan jangan sampai ada kesan monopoli.

“Harus ada regenerasi dan terbuka. Sebab salah satu ciri organisasi yang sehat adalah ada regenerasi kepemimpinan secara teratur. Catatan saya, kampus harus terdepan dalam hal ini, karena kampus merupakan simbol intelektual dan simbol moral. Termasuk UIN Raden Intan juga harus mengedepankan itu,” ucapnya.

Kepada lampungbarometer.id, Dedy juga menjelaskan memang dalam pergantian kepemimpinan di perguruan tinggi tidak independen 100 persen karena melibatkan Pusat sehingga ada negosiasi, pendekatan dan lobi-lobi.

“Kalau dari sisi normatif prosedurnya bisa dibuat dan selalu bisa dikondisikan. Pegangan etis ini yang harus jadi pedoman, baik oleh Kementerian maupun di daerah, dalam hal ini UIN di seluruh Indonesia,” katanya.

“Harapannya pergantian kepemimpinan di kampus bisa dilaksanakan secara terbuka berbasis pada kompetensi dan kinerja. Nah, hal ini yang tidak boleh ditinggalkan. Sisi etik harus dikedepankan dan tidak menggunakan pendekatan politis atau kekuasaan,” ujarnya menambahkan.

“Kalau untuk UIN Raden Intan Lampung ini karena memang sudah dua periode maka seruan etis moral saya harus ada generasi baru kepemimpinannya. Saat ini kita dilanda krisis moral dan celakanya kekuasaan mempertontonkan pelanggaran-pelanggaran etis. Oleh sebab itu, kita berharap kampus bisa menjadi benteng etika dan menjadi contoh dalam sirkulasi kekuasaan dan kepemimpinan,” tandasnya. (AK)