oleh

Gelar Aksi Damai, LSM APKAN Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kebocoran PAD Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Aliansi Lemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) mengadakan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Selasa (10/9/2019). Ketua LSM APKAN Hartasi menyampaikan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2017 pada Kejaksaan Tinggi Lampung terkait retribusi sewa ruko dan kios pasar. “Usut tuntas dugaan kebocoran PAD Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah terkait pendapatan retribusi pendapatan sewa ruko dan kios-kios pasar pada 2017,” ujar Hartasi kepada awak media. Dalam orasinya Koordinator Lapangan LSM APKAN Supriadi dan Hayudin meminta penegak hukum memeriksa para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan PAD Kota Bandar Lampung dikelola dengan ugal-ugalan. “Kita lihat di Kota Bandar Lampung pengelolaan PAD dilakukan ugal-ugalan tidak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini realisasi PAD sewa ruko pasar Tahun 2017 di tujuh titik lokasi dilakukan sepihak oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan para penyewa tanpa merujuk pada peraturan daerah. Kami minta penegak hukum untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan,” Kata Supriadi dalam orasinya. Hal yang sama disampaikan Hayudin. Menurut Hayudin, pengelolaan PAD yang dilakukan secara ugal-ugalan di antaranya titik lokasi ruko pasar dengan sewa per tahun diantaranya: Ruko Pasar Panjang; Ruko Jalan Ikan Hiu, Pasar Tengah Teluk Betung; Ruko Jalan Palembang, Pasar Tengah Tanjung Karang; Ruko Jalan Kartini Pasar Tengah Tanjung Karang, Ruko Jalan Bukit Tinggi Pasar Tengah Tanjung Karang, Ruko Jalan Sibolga, Pasar Tengah Tanjung Karang dan Ruko Jalan Baru, Pasar Tengah Tanjung Karang. Dari ketujuh lokasi tersebut, keadaan tersebut diperparah dengan adanya perbedaan tarif, sehingga mengakibatkan penetapan dan pungutan retribusi tidak terkendali dan membuka ruang pungli sehingga menyebabkan bocornya PAD Kota Bandar Lampung yang sampai saat ini masih berlangsung. “Tuntutan kami adalah: 1. Menuntut Kejati Lampung, KPK RI, dan Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus prihal dugaan bocornya PAD Kota Bandar Lampung pada sektor pendapatan restribusi sewa ruko dan kios pasar pada Dinas Perdagangan Bandar Lampung Tahun Angaran 2017. 2. Meminta DPRD Bandar Lampung membentuk Pansus terkait bocornya PAD Kota Bandar Lampung,” pungkas Hayudin.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.