oleh

Dugaan Penyimpangan DD, Kades Cilimus Dan Kades Tanjung Rejo Dilaporkan ke Kejaksaan

PESAWARAN (lampungbarometer.id): Kepala Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan berinisial AY, dan Kepala Desa Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau dengan inisial Sug, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Lampung Selatan oleh LSM Paguyuban Reformasi Aktif Masyarakat Umum Keluarga Tani Indonesia (Pramukti) atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) 2018 yang bernilai ratusan juta, Jumat (19/7/2019). Ketua Pramukti mengungkapkan laporan dugaan penyelewengan DD ini diterima petugas PTSP Kejari Lamsel Windi Antiani. Dia juga menyampaikan ada 19 item terkait penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan. “Ada 10 item yang kita laporkan,” ujar Maryadi dalam rilisnya yang dikirim kepada lampungbarometer.id melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (19/7/2019). Terkait laporan ini, Maryadi menekankan agar Kejari Kalianda dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami meminta Kejari Kalianda segera menindaklanjuti laporan kami, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya. Sementara itu, salah satu warga Teluk Pandan mengatakan, bahwa dugaan penyimpangan yang terjadi di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan dinilai sudah benar-benar kritis sebab Dana Desa yang bernilai milyaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan Desa Cilimus terindikasi tidak direalisasikan sepenuhnya, bahkan diduga adanya program fiktif. “Item yang kita laporkan hanya beberapanya, kurang lebih ada 19 item. Ini yang terlihat, kalau ditelusuri saya yakin lebih banyak lagi yang akan terungkap,” kata Maryadi. Menurut Maryadi, dari total 19 item ini, diperkirakan kerugian negara diduga lebih dari 250 juta, sebab anggaran yang betul-betul dilaksanakan diperkirakan hanya setengah dari nilai anggaran yang dianggarkan. Belum lagi ditambah dugaan kegiatan fiktif,” jelasnya. Lebih lanjut dia menambahkan Desa Cilimus adalah salah satu desa yang masuk kategori desa tertinggal di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, sebagai upaya percepatan pembangunan, selain memperoleh kucuran dana dari Pusat, Desa Cilimus juga menerima bantuan dari Provinsi dan Kabupaten. “Bupati juga ikut menggelontorkan dana ke desa ini sekitar Rp. 200 juta. Tujuannya agar status desa tertinggal disandang berubah lebih baik. Kalau penyelewengan terus dibiarkan saya khawatir selamanya Desa Cilimus akan tertinggal,” ujarnya. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, kedua kades yang dilaporkan belum memberi tanggapan resmi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.