oleh

Diduga Terlibat Deklarasi Capres, Oknum Kades Kangkangi UU

LAMPUNG TIMUR (lampungbarometer.com): Oknum Kepala Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur Mulyadi diduga terlibat politik praktis. Pasalnya, kades tersebut menghadiri deklarasi tim kemenangan salah satu calon presiden (Capres) di Jakarta, baru-baru ini. Oknum kades tersebut pun tidak segan-segan mengunggah video rekaman kegiatannya dalam acara deklarasi tersebut merekam ke akun Facebook miliknya.  Dalam video berdurasi 1:47 dan 0:45 menit ini tampak jelas memperlihatkan oknum kades tersebut sedang menyanyikan lagu untuk kemenangan salah satu Capres bersama peserta lain yang juga turut hadir untuk memeriahkan acara yersebut. Di kediamannya pun terpampang baner bergambar salah satu capres yang akan maju dalam Pilpres 2019 yang akan datang. Saat di konfirmasi, Mulyadi membenarkan jika video yang telah beredar di media sosial itu adalah dirinya. Namun ia menampik jika kehadirannya dalam acara tersebut dilakukan dengan sengaja.  Menurut Mulyadi, awalnya ia berangkat ke Jakarta bertujuan memenuhi undangan Barisan Relawan Bhenika Jaya (Bara Baja) Pusat untuk membahas kepemimpinan ketua Bara Baja Provinsi Lampung. Namun setibanya di Jakarta, kata dia, dirinya malah diajak memeriahkan acara deklarasi tim kemenagan salah satu capres. “Benar yang di video itu saya, tapi keberangkatan saya ke Jakarta karena diundang Bara Baja Pusat. Soalnya saya adalah ketua Bara Baja Provinsi Lampung. Awalnya saya mengira undangan tersebut terkait pembahasan masalah kepemimpinan Bara Baja untuk Lampung. Namun saya dibohongi, malah saya diajak ke acara tersebut,” ungkapnya. Kehadiran Mulyadi dalam acara tersebut mencerminkan sikap tidak netral sebagai kepala desa. Selain itu, Mulyadi juga telah menabrak peraturan terkait netralitas pejabat negara. Sebab berdasar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pasal 71 Ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa harus bersikap netral. Selain itu, Kades yang terlibat politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.