oleh

BEM FH UBL Ajak KPK Dan ICW Beri Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): BEM Fakultas Hukum UBL ajak KPK beri pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa Provinsi Lampung.

BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung beraudiensi dengan KPK dan ICW di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Hal itu disampaikan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH UBL) Afat Fadly saat beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kantor ICW kawasan Kalibata Timur, Senin (27/1/2020).

Dalam audiensi ini, perwakilan BEM FH UBL dipimpin Presiden BEM FH Universitas Bandar Lampung Afat Fadly dan didampingi Wakil Menteri Kajian Agitasi Propaganda Arya Anasta, Wakil Menteri PSDM Risky Ramadhan, Wakil Menteri Kewirausahaan Dimas Nugroho dan Wakil Menteri Manajemen Kabinet M. Ilham.

Rombongan disambut langsung Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donal Fariz dan Direktorat pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Romy Wijaya.

Menurut Afat Fadly, tujuan audiensi ini adalah mengajak KPK memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiwa Lampung, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 point C.

“Kita mengajak KPK agar bersedia memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa Provinsi Lampung,” ujar Afat melalui aplikasi WhatsApp, Senin (27/1/2020).

Sementara Arya mengatakan dalam audiensi ini pihaknya menanyakan apakah dengan regulasi yang baru KPK mampu menindak oknum-oknum yang mencederai demokrasi, sebab pada September tahun ini ada 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang akan melaksanakan Pilkada.

Lebih lanjut Arya mengatakan pihaknya juga menyampaikan kepada ICW hal-hal terkait disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2020 yang menjadi babak baru KPK dan melemahkan lembaga yang lahir dari rahim reformasi dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Harapan kami KPK dan ICW dapat hadir di Provinsi Lampung guna memberikan edukasi kepada mahasiswa dan mengawal demokrasi dari politik transaksional,” ujar Arya. (*)