oleh

Bawaslu Hadapi Sidang Etik DKPP atas Sejumlah Dugaan Pelanggaran di Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.com): Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan menghadapi sidang etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Kamis (4/10/2018), atas laporan dari sejumlah peserta perekrutan Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Salah satu pelapor yaitu Edi Sastrawan, dengan register laporan tertanggal 6 September 2018, terkait indikasi manipulasi data, penyalahgunaan wewenang dalam mengumumkan hasil seleksi Bawaslu kabupaten/kota di 16 Provinsi se-Indonesia. Hal ini terkuak saat hasil seleksi diumumkan Bawaslu RI ternyata menyimpang dari prosedur yang telah diamanahkan Undang-Undang Pemilu No. 07 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.10 Tahun 2018 serta Pedoman Timsel. Menurut A. Sofwan, pengurus Lembaga Anti Korupsi Daerah (LAKDA) Provinsi Lampung, oknum Komisioner Bawaslu RI telah berani mengubah atau mengangkangi Undang-Undang Pemilu terkait hasil proses seleksi tersebut. “Provinsi Lampung hanya menjadi pintu masuk dari 16 provinsi yang diseleksi saat itu. Adakah indikasi intervensi para pihak ataupun pesanan di balik berubahnya Pengumuman Hasil Keputusan Bawaslu RI tersebut? Mungkinkah ada kepentingan oknum Bacaleg DPR-RI terkait pengamanan suara?” kata Sofwan dalam pres rilisnya. Dihubungi via telepon, kepada lampungbarometer.com, Sofwan mengatakan LAKDA Provinsi Lampung akan konsisten mengawal perkembangan kasus ini mulai proses hingga hasil putusan DKPP-RI. Sebab, kata dia, kemungkinan apa saja bisa terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. “Contoh kecil yang bisa kita kritik adalah prilaku oknum hakim DKPP RI berinisial “M”, yang seliweran foto bersama oknum terlapor pada 25 September 2018 dalam sebuah acara yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Padahal laporan atas nama Edi Sastrawan masuk dan tercatat pada buku tamu tertanggal 30 Agustus 2018 dan masuk buku register DKPP RI tanggal 6 September 2018. Artinya laporan sedang dalam proses,” ungkap Sofwan. Selain itu, kata Sofwan, perbaikan laporan yang masuk pada 14 September 2018 ternyata tidak diterima oleh DKPP, padahal pada 10 September terlapor telah dihubungi via telepon untuk melengkapi laporan. Namun, setelah dilengkapi, tidak diterima dengan argumentasi sudah dijadwalkan sidang. Padahal berkas si pelapor belum lengkap dan belum menerima tanda terima pengaduan, tetapi sudah dianggap lengkap. Selanjutnya, ujar Sofwan, pelapor menanyakan status berkas perbaikan yang diterima tertanggal 14 September 2018, dan memperoleh jawaban berkas laporan pertama sudah lengkap. Saat itu, pelapor ingin mencabut berkas pertama dan memberikan perbaikannya, tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan tetap harus disidangkan. Pelapor lalu menanyakan regulasinya, dan DKPP memberikan buku Regulasi terkait tidak diperbolehkannya mencabut laporan tersebut, akhirnya si pelapor meminta tanda terima dua laporan tersebut. “Berdasarkan penelitin hasil tanda terima laporan ke DKPP tersebut menunjukkan bahwa ada indikasi kerancuan, seperti halnya pada tanda terima pengaduan di web DKPP No.244/I-P/L-DKPP/2018, Tanggal 10 September 2018. Padahal pada tanda terima pelapor No.244/I-P/LDKPP/2018, Tanggal 07 September 2018 tertanggal 19 September 2018, mestinya tanda terima tersebut juga dikeluarkan pada tanggal 10 September 2018,” ujar Sofwan. Selanjutnya menurut Sofwan, analisis laporan yang kedua dilaporkan pada Tanggal 14 September 2018 dan memperoleh tanda terima tertanggal 19 September 2018 dan web DKPP tertanggal 18 September 2018, pada laporan tersebut juga terdapat kerancuan. “Mengapa tidak dikeluarkan pada tanggal yang sama diterimanya surat perbaikan tersebut?. Pada Tanggal 27 September 2018, si Pelapor mendapat email dari DKPP untuk memperbaiki laporan pertama dan si pelapor juga ditelepon untuk melengkapi laporan pertama. Ada apa dengan DKPP? Kok plin-plan terkait laporan tersebut?”. Sofwan juga menjelaskan pada laporan pertama mereka memberikan jawaban laporan tidak bisa dicabut dan diperbaiki. Namun akhirnya DKPP malah meminta Pelapor melengkapi laporan pertama, ada apa dengan DKPP?. Sofwan menegaskan kecurigaan bertambah ketika pada 25 September 2018, pihak terlapor melakukan foto bersama dengan salah satu Hakim DKPP berinisial M di salah satu hotel di Provinsi Lampung. Dalam foto tersebut mantan Komisioner Bawaslu RI yang kini menjabat Hakim DKPP itu terlihat mesra. “Saat laporan Edi Sastrawan sedang diproses Hakim DKPP foto bersama terlapor. Ini sangat disayangkan karena kita tahu sangat tidak etis seorang Hakim melakukan komunikasi dengan terlapor atau orang/instansi terkait. Apalagi sampai foto bersama dengan para terlapor saat laporan si pelapor sedang diproses,” kata Sofwan menyesalkan. Dia juga merasa pesimis keadilan akan ditegakkan jika penegak hukum tidak lagi menghiraukai Kode Etik apalagi menjunjung tinggi keadilan. Dia membandingkan dengan perilaku Hakim Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) saat laporan para pelapor sedang diproses, jangankan photo bersama, melakukan komunikasi via telepon pun sudah tidak bisa. “Semoga ini hanya terjadi pada oknum Hakim DKPP, tapi kita yakin Presiden RI akan tegas menindak serta meluruskan prilaku oknum Hakim yang terindikasi melakukan kelalaian, demi citra lembaga tinggi ini,” kata Sofwan. Dari keterangan pengurus LSM LAKDA Provinsi Lampung juga meminta DKPP transparan dalam menegakkan kebenaran juga meminta DKPP membuka berkas, baik secara visual atau audio visual menyangkut hasil seleksi komisioner Bawaslu di 16 Provinsi se-Indonesia, khususnya Lampung. “Setelah proses ini selesai, kami akan menyampaikan laporan resmi kepada pihak berwajib terkait indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Bawaslu RI yang disinyalir dibekingi oknum yang berkepentingan di balik kerancuan proses dan hasil seleksi Bawaslu kabupaten/kota di 16 provinsi Se-Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.